BKPM: Kebutuhan Investasi 2020-2024 Capai Rp 5.900 Triliun
Kebutuhan investasi paling besar berasal dari sektor swasta sebesar Rp 4.949 triliun.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan kebutuhan investasi di dalam negeri untuk periode 2020-2024 sebesar Rp 5.800-Rp 5.900 triliun. Investasi ini menjadi kunci untuk pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia.
"Kami sampaikan bahwa kebutuhan investasi tahun 2020-2024 ini sebesar antara Rp 5.800-Rp 5.900 triliun," kata Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Riyatno dalam acara Indonesia Re International Conference (IIC) 2023 di Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Dari total jumlah tersebut, secara komposisi kebutuhan paling besar berasal dari sektor swasta yakni sebesar Rp 4.858-Rp 4.949 triliun atau 82-84 persen dari keseluruhan kebutuhan investasi. Sedangkan nilai investasi yang dibutuhkan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berada pada kisaran Rp 503 triliun-Rp 577 triliun atau 8,5 persen-9,7 persen, kemudian dari sektor pemerintah senilai Rp 439 triliun-Rp 497 triliun atau sebesar 7,5 persen-8,4 persen.
"Jadi kami di bidang investasi ini, tugasnya adalah menarik investasi baik dari dalam maupun dari luar, karena sekali lagi kebutuhan investasi ini lebih banyak dari sektor swasta," ujar Riyatno.
Sebelumnya, realisasi investasi sepanjang tahun 2022 tercatat telah mencapai Rp 1.207,2 triliun. Realisasi itu naik 34 persen secara tahunan (yoy) sekaligus mencetak rekor tertinggi. Riyatno menambahkan, mengacu pada peta jalan (road map) hilirisasi hingga tahun 2040, ada delapan sektor prioritas kebutuhan investasi untuk hilirisasi yang mencakup sektor mineral dan batubara dengan nilai 431,8 miliar dolar AS, sektor minyak dan gas bumi sebesar 68,1 miliar dolar AS, serta sektor perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan yang membutuhkan 45,4 miliar dolar AS.
Lebih lanjut, Riyatno menjelaskan terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut. Tantangan itu mulai dari tensi geopolitik, perubahan ikllim, hingga digitalisasi yang semakin cepat berkembang.
"Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena meskipun Indonesia telah memasuki fase pasca pandemi, potensi resiko dan tantangan ekonomi kedepan akan semakin berat. Mulai dari tensi geopolitik, perubahan iklim, hingga digitalisasi terus mengancam ekonomi Indonesia. Dengan potensi risiko serta tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi, kami di Pemerintahan menilai bahwa investasi menjadi kunci dari pertumbuhan dan pemulihan ekonomi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika