Upaya Pita Limjaroenrat Legalkan LGBTQ Bakal Dijegal Kelompok Konservatif Thailand

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Parade Pride tahun ini menjadi sorotan bagi Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat. Dia menegaskan kembali dukungannya untuk komunitas LGBTQ di Thailand.

Pada 4 Juni 2023, Ibu Kota Thailand, Bangkok menggelar parade LGBTQ tahunan atau yang disebut sebagai Parade Pride. Acara parade tersebut dimulai sekitar pukul 14.00 waktu setempat di Siam Square, yang merupakan jantung distrik perbelanjaan di Bangkok. Area ini juga menjadi lokasi protes melawan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha pada 2020-2021.

Dilaporkan The Diplomat, Parade Pride berlangsung hingga malam hari dengan perayaan dan pesta jalanan di sepanjang Jalan Ratchadamri.  Acara tersebut dilakukan seminggu setelah Chiang Mai Pride, yang menandai dimulainya Pride Month di negara tersebut.  Perayaan budaya dan komunitas LGBTQ selama sebulan terus menarik banyak orang lokal Thailand dan orang asing di seluruh Asia Tenggara.

Parade Pride pertama kali diadakan di Bangkok pada 2006. Ajang ini telah lama berfungsi sebagai ruang bagi orang-orang LGBTQ di Thailand untuk berkumpul dan merayakan identitas mereka. Parade ini menjadi ruang aman yang sangat dibutuhkan di Thailand. Tindakan keras yang terhadap hak dan ekspresi queer masih meningkat di Thailand.

Selain itu, parade tersebut berfungsi sebagai platform bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terkait banyaknya tantangan sosial dan politik di Thailand. Prostitusi di Thailand adalah ilegal berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran tahun 1996. Namun negara tersebut telah menjadi tujuan wisata seksual yang terkenal, khususnya di distrik lampu merah dan panti pijat di Bangkok, Pattaya, dan pulau Phuket. 

Kendati tidak ada statistik resmi yang menilai tingkat prostitusi di negara ini, beberapa laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa industri ini menghasilkan sekitar 6,4 miliar dolar AS per tahun, atau terhitung sekitar 1 persen dari produk domestik bruto negara tersebut.

Gerakan legalisasi yang prostitusi dimulai pada 2003 menunjukkan sulitnya melacak dan mencegah penyebaran infeksi menular seksual, terutama HIV/AIDS, di kalangan populasi pekerja seks.  Isu tersebut menjadi poin utama advokasi bagi aktivis LGBTQ, karena laki-laki gay dan waria menghadapi risiko paparan yang lebih tinggi.

Kesetaraan pernikahan juga merupakan salah satu isu paling mendesak yang didorong oleh aktivis LGBTQ di Thailand. Isu tersebut menjadi salah satu fokus yang dikedepankan dalam Parade Pride 2023. 

Masalah ini sekali lagi diangkat dalam debat publik pemilihan umum. Partai Move Forward (MFP) yang progresif memenangkan pemilihan umum.

Pemimpin MFP, Pita Limjaroenrat mengatakan, jika terpilih sebagai perdana menteri, dia berjanji akan melegalkan pernikahan sesama jenis pada 2028. Namun, rencana Pita bergantung pada apakah Prayut dan lembaga konservatif  akan mengizinkan MFP untuk membentuk pemerintahan.

Kendati demikian, pemilihan dan komitmen Pita untuk mengedepankan hak-hak LGBTQ memicu harapan baru di antara warga Thailand. Tak lama setelah Parade Pride berakhir dan mencapai titik kumpul di depan Central World Mall, Pita diundang untuk menyampaikan pidato di atas panggung. Kehadiran Pita menarik kerumunan besar aktivis dan pendukung LGBTQ.

Para peserta pawai melambaikan bendera pelangi yang merupakan simbol LGBTQ. Salah satu peserta parade memegang plakat bertuliskan "kebebasan memilih jenis kelamin" dan satu orang lainnya memegang plakat bertuliskan "cinta adalah cinta", yang dihiasi dengan warna pelangi.  

Gubernur Bangkok, Chadchart Sittipunt mengatakan, lebih dari 50.000 orang bergabung dalam Parade Pride tahun ini. Jumlah tersebut mengalami peninglatan lebih dari dua kali lipat dibandingkan acara Pride tahun lalu.

"Begitu pemerintah terbentuk, kami akan mendukung Kesetaraan Pernikahan (UU), Identitas Gender (UU) dan beberapa lainnya, termasuk kesejahteraan. Hal-hal kecil ini akan membuat perayaan keberagaman di Pride Month menjadi kebanggaan,” ujar Pita.

Pita memimpin koalisi setelah memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum 14 Mei lalu. Para pemilih memperjelas harapan mereka untuk mengakhiri hampir 10 tahun kekuasaan pemerintah yang didukung oleh militer. 

Koalisi, yang terdiri dari delapan partai politik, telah membuat janji bersama untuk mengesahkan sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan. Hal ini untuk memastikan hak yang sama bagi semua pasangan tanpa memandang jenis kelamin. Undang-undang ini akan kembali didorong setelah pengesahan rancangan undang-undang dan undang-undang terkait terhenti di parlemen, di bawah pemerintahan sebelumnya.

Thailand memiliki salah satu komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang paling terbuka dan terlihat di Asia. Tetapi banyak aktivis politik mengatakan hukum Thailand dan lembaga tradisional belum mencerminkan perubahan sikap sosial, dan masih mendiskriminasi orang LGBTQ serta pasangan sesama jenis. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika