Cina Awasi Ketat Acara LGBT karena Diduga Ada Agenda Asing

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Beberapa diplomat di Cina mengatakan, mereka sedang melakukan pengawasan dan akan campur tangan ketat untuk menggagalkan upaya agenda asing yang akan masuk ke negara ini, seperti yang terjadi tiga tahun lalu saat Covid-19.

Setidaknya 20 utusan dari 12 delegasi negara Barat dan Asia mengatakan kepada Reuters. Dilansir dari Reuters, Kamis (13/7/2023), para utusan beberapa negara ini mengatakan dalam beberapa bulan terakhir mereka telah diawasi dengan kehadiran polisi yang lebih besar di sekitar beberapa tempat diplomatik.

Mereka merasa meningkatnya pengawasan dari pihak berwenang Cina semakin mengintimidasi pihak kedutaan. Dan langkah ini mengganggu upaya penjangkauan masyarakat, termasuk acara-acara bertema LGBT dan gender. Tantangan yang dihadapi para diplomat ini sebagian besar dari negara-negara Barat.

Dan kebijakan ini muncul ketika Presiden Xi Jinping mengobarkan kampanye keamanan nasional yang telah mengejutkan pelaku bisnis internasional. Kampanye ini menurut beberapa orang dari internal diplomatik menghalangi orang-orang Cina untuk berinteraksi dengan berbagai misi-misi negara asing.

Tahun ini, Cina telah mengesahkan perubahan undang-undang kontra spionase yang memperluas definisi mata-mata dan memperluas kekuasaan polisi. Di mana polisi mampu memblokir akses ke beberapa sumber data untuk pengguna data di luar negeri dan menyelidiki konsultasi data informasi tentang ekonomi Cina dan dunia.

Setidaknya 13 diplomat dari sembilan delegasi Barat dan Asia mengatakan bahwa tantangan yang mereka hadapi, terutama saat akan menggelar acara kesetaraan gender dan isu LGBT. Di mana pihak Cina saat ini, khawatir kebebasan gender mulai menggeser budaya komunis ke arah budaya yang lebih luas.

Mereka menggambarkan kegiatan perencanaan seputar topik-topik budaya ini--termasuk pemutaran film dan diskusi panel tentang kemajuan perempuan di tempat kerja, untuk menandai Hari Perempuan Internasional. Kepada aktivis, Cina mengatakan kepada para diplomat bahwa polisi telah memperingatkan mereka agar tidak bekerja sama dengan misi asing.

Para utusan tersebut tidak menyebutkan nama mitra lokal. Para diplomat asing yang mengemban misi tersebut berbicara kepada Reuters, dengan syarat tidak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah ini. Namun, keterangan mereka konsisten dalam menggambarkan peningkatan tekanan terhadap pekerjaan mereka dan kontak-kontak mereka di Cina.

Dua di antaranya mengatakan bahwa gangguan tersebut merupakan yang terburuk selama sekitar 10 tahun pengalaman mereka bekerja di Cina. "Tindakan-tindakan baru Cina ini sangat membatasi diplomasi lunak yang dilakukan oleh kedutaan-kedutaan besar dan membuat takut para aktivis dari Cina yang telah dilecehkan, jika mereka ingin menyampaikan kritik terhadap rezim," kata Guy Saint-Jacques, seorang mantan diplomat Kanada di Beijing.

Guy Saint-Jacques pernah menjadi penasihat bisnis yang berbasis di Kanada untuk Cina, dan juga pernah menjabat sebagai duta besar Kanada di Beijing antara 2012 dan 2016.

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan kepada Reuters dalam sebuah pernyataan bahwa mereka selalu mematuhi Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan telah memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan kepada delegasi-delegasi asing di Cina.

"Setiap negara memiliki hak untuk mengadopsi undang-undang domestik untuk melindungi keamanan nasional, yang sejalan dengan praktik umum semua negara," katanya.

"Warga negara Cina sama-sama menikmati hak-hak yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang."

Kementerian Keamanan Publik, yang mengawasi kepolisian, tidak menanggapi pertanyaan tentang rekening para utusan tersebut. Beberapa tindakan Cina baru-baru ini di sekitar misi asing menarik perhatian luas, termasuk peringatan dari pihak berwenang yang ditujukan kepada kedutaan besar yang mengibarkan bendera Ukraina.

Terlepas dari tindakan keras tersebut, para diplomat di sebagian besar misi mengatakan bahwa mereka masih tetap akan menyelenggarakan acara-acara rutin yang sukses tahun ini, termasuk untuk Hari Eropa, yang merayakan persatuan Eropa.

Beberapa delegasi lain mengatakan bahwa mereka tidak mengalami masalah dengan acara mereka, tapi mereka cenderung mengadakan acara di Kedutaan. Sedangkan bila acara yang diadakan di luar, mereka akan menghindari topik-topik kewarganegaraan, seperti hak-hak LGBT agar tidak memprovokasi kebijakan Cina.

"Kami menjaga kontak rutin dengan perwakilan masyarakat sipil setempat, tidak hanya di Cina, tetapi di seluruh 145 delegasi dan kantor Uni Eropa di seluruh dunia," kata juru bicara Komisi Eropa Peter Stano kepada Reuters.

UNESCO, badan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan kedutaan besar di Beijing melalui Kantor Koordinator Residen PBB. Dan telah menyelenggarakan berbagai acara tanpa masalah, termasuk pengarahan pada bulan Februari dengan para pejabat Belanda dan Tajikistan tentang Konferensi Air PBB 2023.

Namun, masyarakat sipil di Cina tetap berada di bawah tekanan dengan adanya penangkapan pengacara, aktivis hak-hak perempuan, dan lainnya. Pada bulan Mei, Pusat LGBT Beijing, yang mengadvokasi pernikahan sesama jenis, yang harus digelar secara tertutup, dengan alasan kekuatan keamanan di luar kendali.

Yaqiu Wang, peneliti senior Cina di Human Rights Watch, menggambarkan tekanan terhadap kegiatan diplomatik sebagai upaya terbaru Cina untuk menghilangkan sedikit ruang yang tersisa bagi aktivisme masyarakat sipil Cina yang independen.

Lebih lanjut, Wang mengatakan, pemerintah Barat harus melihat perkembangan ini sebagai tanda bahwa Beijing tidak memiliki minat yang tulus untuk membina lingkungan yang kondusif untuk keterlibatan yang terbuka dan bebas dengan seluruh dunia.

Polisi sering menghubungi aktivis LGBT atau feminis cinta sebelum acara kedutaan untuk menekan mereka agar tidak datang. Bahkan pihak keamanan Cina memanggil mereka ke kantor polisi, kata tiga diplomat dan dua warga negara Cina yang berbicara dengan syarat anonim karena takut akan pembalasan.

Seorang utusan Barat mengatakan bahwa seorang peserta pertukaran pendidikan telah mengindikasikan bahwa ia tidak dapat lagi bertemu dengan pejabat kedutaan setelah diperingatkan oleh atasannya di universitas bahwa hal itu menimbulkan risiko keamanan nasional.

"Kami mendapat kesan bahwa Cina berusaha membatasi ruang untuk setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk mempromosikan isu-isu politik tertentu, dan mereka berusaha membatasi keefektifan komunikasi publik kami," kata seorang diplomat Barat lainnya.

Pada bulan April, aktivis hak asasi manusia Cina Yu Wensheng dan Xu Yan ditangkap ketika hendak bertemu dengan para pejabat Uni Eropa di Beijing, menurut informan Uni Eropa. Cina belum mengkonfirmasi penangkapan tersebut namun mengatakan bahwa mereka menentang campur tangan asing di dalam urusan dalam negerinya. Upaya Reuters untuk menghubungi kedua orang tersebut tidak berhasil.

Tiga diplomat mengatakan kepada Reuters bahwa insiden ini membuat mereka lebih berhati-hati dalam bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat sipil. "Anda benar-benar khawatir tentang keamanan kontak-kontak kami di Cina," kata seorang diplomat Barat.

Delapan diplomat melaporkan adanya peningkatan kehadiran polisi di luar beberapa gedung diplomatik dengan pengunjung etnis Cina. Mereka telah diawasi dan dihentikan dalam perjalanan masuk atau keluar pintu imigrasi, yang oleh orang-orang yang terkadang mengidentifikasi diri mereka sebagai petugas keamanan.

Joseph Klingler, mitra yang berbasis di Washington di firma hukum Foley Hoag, mengatakan bahwa Cina berkewajiban di bawah Konvensi Wina untuk mencegah gangguan terhadap kedamaian misi atau penurunan martabatnya.

"Sebuah kasus dapat dibuat bahwa gangguan yang disengaja terhadap kegiatan kedutaan melanggar salah satu dari ketentuan-ketentuan ini, jika tidak keduanya," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika