Sosialisasi BPJS Kesehatan Gratis PSI Disentil, Melawan Jokowi?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program PSI mewujudkan BPJS Kesehatan gratis gencar disosialisasikan. Tidak hanya melalui media sosial, tapi juga papan reklame yang terlibat beredar di penjuru ibu kota Jakarta. 

Wasekjen DPP PSI, Dedek Prayudi mengatakan, BPJS Kesehatan itu program yang sangat membantu masyarakat. Masalahnya selama ini warga masih harus membayar iuran untuk mendapat pelayanan BPJS.  Konsekuensinya, banyak rakyat Indonesia yang terhalang untuk mengakses haknya mendapatkan layanan kesehatan karena kendala administratif. 

"Seharusnya seseorang tidak perlu membayar untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya, sesuai amanah konstitusi Pasal 28H,” kata Wasekjen DPP PSI, Dedek Prayudi, dalam keterangan tertulis, Rabu 15 Februari 2023, dikutip dari laman PSI. 

Namun program ini bukan tanpa kritikan. Karena pada saat yang sama PSI juga gencar menyosialisasikan  sikap 'Tegak Lurus dengan Jokowi'.  Padahal di era Presiden Joko Widodo ini, BPJS Kesehatan naik pada 2021 lalu ketika era pandemi Covid-19. 

Sebut saja, iuran peserta BPJS Kesehatan kelas 1 ditetapkan sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 1.

Hal inilah yang dikritik oleh aktvis sosial seperti Dandhy Laksono.  "Ide ini sebenarnya menyindir keras rezim Jokowi yang menaikkan iuran BPJS. Bahkan di tengah pandemi.  Juga kontradiktif dengan semangat UU Kesehatan rezim Jokowi yang lebih private-market oriented. Tapi partai ini loyalis tegak lurus Jokowi. Bahkan bikin propaganda Jokowisme," kicau Dandhy, kemarin. 

Dedek Prayudi lantas membalas kicauan tersebut. Ia mengaku telah meminta akun @psi_id untuk segera diadakan diskusi terkati BPJS Gratis. "Dan secara khusus mengundang anda. Mohon hadir ya, diskursus ini sehat sekali, I love it!"

Dandhy lantas membalas, "Saya terima undangannya dan akan hadir di forumnya setelah Pemilu. Agar lebih terukur sebagai diskusi kebijakan politik partai yang punya kursi di parlemen. Kalau sekarang masih level agenda setting dan marketing politik. And I don't wanna be part of it."

Dedek lantas menyayangkan. Namun ia menghormati keputusan Dandhy. "Yah sayang banget, padahal ini bisa menjadi diskursus publik yang edukatif & baik untuk demokrasi kita. Mas Dandhy sebagai tokoh kredibel bisa menguji gagasan kami, sebagai partai yang mengusung politik gagasan. Tapi saya hormati keputusan tersebut. Ciao!

 Struktur BPJS

Secara terpisah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, pihaknya menolak undang-undang yang dibuat menggunakan metode omnibus law. Hal itu karena ada sejumlah poin yang merugikan masyarakat, khususnya kaum buruh.

Pertama, beleid tersebut menporak-porandakan arsitektur kesehatan dan jaminan sosial yang sudah ada.  Sebab, BPJS yang awalnya bertanggungjawab langsung kepada presiden, diganti menjadi bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri kesehatan. 

"Status BPJS sebagai badan hukum publik direduksi di mana BPJS bertanggung jawab pada Presiden melalui menteri terkait, sehingga ada risiko tata kelola BPJS akan terganggu dan rawan diintervensi oleh kementerian," kata Said. 

Kedua, beleid tersebut mengganti komposisinya dewan pengawas BPJS. Pengawas dari unsur pekerja dikurangi dari dua menjadi satu. Sedangkan wakil kementerian bertambah dari dua menjadi empat. Penambahan unsur pemerintah ini diyakini bakal membuat dewan pengawas BPJS rentang diintervensi oleh birokrasi. 

Ketiga, UU kesehatan menghapus anggaran wajib/mandatory spending negara untuk sektor kesehatan. Penganggaran sektor kesehatan diganti berdasarkan program. 

"Dampaknya, masyarakat akan dirugikan dengan dikuranginya anggaran kesehatan sehingga masyarakat akan ada iuran tambahan (out of pocket) dan fasilitas kesehatan bisa makin buruk khususnya di wilayah 3 T (tertinggal, terdepan, terluar)," ujarnya. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengatakan, pihaknya menginginkan agar BPJS Kesehatan tetap berada langsung di bawah Presiden. Pasalnya, BPJS Kesehatan disebut dia membutuhkan independensi. “Tapi kita juga koordinasi dengan Kementerian Kesehatan karena kita bersama-sama,” kata Ghufron.

Dia mengatakan, komunikasi dengan Kemenkes sejauh ini juga berjalan dengan baik. Ihwal ada perbaikan lebih lanjut dengan adanya RUU Kesehatan, dia tak menjawabnya. Menurut Ghufron, independensi BPJS Kesehatan akan berkurang jika berada di lingkup Kemenkes. “Menjadi berkurang, artinya regulator dan operator otomatis,” ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika