Kemiskinan Ekstrem Tinggi, SMF Gelontorkan Rp 1,28 Miliar untuk Renovasi Rumah Kumuh

Tingkat kemiskinan ekstrem menurut BPS pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen.

EPA-EFE/Bagus Indahono
Deretan rumah kumuh (Ilustrasi).
Rep: Dian Fath Risalah Red: Lida Puspaningtyas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan, melalui special mission vehicle (SMV)-nya, yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,285 miliar untuk merenovasi 28 RTLH milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh.

Bantuan tersebut merupakan bantuan dana hibah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang disalurkan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dalam merealisasikan program tersebut SMF bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, dan Program Kotaku (Kota tanpa Kumuh) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Hal tersebut direalisasikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sinergi antara SMF, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan Kementerian PUPR yang ditandatangani langsung oleh Bupati Pandeglang, Ina Nurlina, Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen 2, Direktorat PKP, Mokhamad Fakhrur Rifqie., dan Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, di Grha SMF, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023).

Baca Juga


Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menuturkan, Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh merupakan implementasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) yang dicanangkan oleh Pemerintah khususnya pilar ke 11 terkait pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan.

"Ini adalah sebagai bagian dari upaya berkelanjutan SMF dalam mengentaskan rumah dengan kategori kumuh dan pengentasan kemiskinan ekstrem," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/7/2023).

Pandeglang menjadi kota ke 18 dari 21 lokasi yang bekerja sama SMF dalam pembenahan Kawasan kumuh. Ananta menuturkan, Labuan, Pandeglang, dipilih karena merupakan jantung perekonomian Kabupaten Pandeglang yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pesisir dengan luas wilayah sebesar 2.747 kilometer persegi atau sebesar 29,98 persen dari wilayah Provinsi Banten.

Selain itu, Labuan juga berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten, di antara rencana-rencana struktur ruang tadi, seperti rencana peningkatan fasilitas terminal tipe B, pelabuhan pengumpan dan pangkalan pendaratan ikan bagian Barat Provinsi Banten, dan Pembangunan jalan cincin bagian barat Provinsi Banten melalui Pandeglang sampai dengan pantai selatan (Kab. Lebak) dengan fungsi sebagai jalan arteri primer/nasional, pembangunan jalan tol Merak–Labuan, dan pembangunan jalan tol Labuan–Balaraja.

Ananta berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan terus menjaga dan merawat rumahnya sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang baik dari sosial maupun ekonomi. Dalam kesempatan yang sama, Deputi I Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengatakan, perbaikan kawasan dan pembangunan rumah tidak layak huni merupakan bagian dari strategi pengurangan kantong kemiskinan dan dampak positifnya tentunya akan juga memiliki daya ungkit untuk meningkatkan pendapatan.

Nunung memaparkan tingkat kemiskinan ekstrem menurut BPS pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen dan menurun pada September 2022 sebesar 1,76 persen. Sementara untuk tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pandeglang pada Maret 2022 sebesar 1,82 persen.

"Persoalan yang dihadapi oleh fenomena kemiskinan ekstrem adalah persoalan yang multidimensi. Penduduk miskin ekstrem dengan keterbatasan pendapatannya yang sangat rendah yaitu dibawah 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity) atau setara Rp 320 ribu per bulan per kapita acapkali kesulitan dalam mengakses pangan, papan, sandang, fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, sumber air bersih, sanitasi layak, dan akses ekonomi,” kata Nunung.

Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh merupakan salah satu inisiatif strategis SMF yang telah bergulir sejak tahun 2018. Hingga saat ini SMF SMF telah merealisasikan program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh total sebanyak 398 rumah dengan serapan anggaran mencapai Rp Rp 28,75 miliar di 21 kota seluruh Indonesia. Di antaranya, Yogyakarta, Semarang, Tangerang, Pekalongan, Pontianak, Bukittinggi, Lubuk Linggau, Tanjung Pinang, Makassar, Manado, Solo, Atambua Belu, Medan, Cirebon, Mataram, Pandeglang, Gorontalo, Kupang, Ternate, dan Prabumulih.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler