Agenda Transisi Energi Buat Perusahaan Migas Seret Pendanaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Agenda transisi energi yang dicanangkan sejumlah negara-negara di dunia membuat pendanaan untuk sektor hulu migas seret. Hal ini berdampak pada realisasi investasi hulu migas di Indonesia dan para perusahaan migas yang angkat kaki dari Indonesia.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Sutjipto menjelaskan, dampak dari agenda transisi energi saat ini adalah para lender dan perbankan internasional memotong alokasi kredit untuk kegiatan hulu migas. Padahal, kegiatan hulu migas membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

"Lembaga keuangan dunia saat ini memangkas pendanaan proyek migas. Padahal, tidak ada satupun perusahaan yang mampu membiayai investasi hulu migas ini sendiri," ujar Dwi saat konferensi pers, Selasa (18/7/2023).

Apalagi, di tengah agenda transisi energi ini, para perusahaan migas raksasa tersebut juga dipaksa untuk memenuhi target ESG maupun target net zero emission (NZE) sehingga dalam melakukan pengembangan proyek hulu migas perlu menambahkan instrumen NZE.

"Instrumen itu seperti CCS atau CCUS, pemasangan panel surya, atau bahkan pengembangan lainnya yang lebih ramah lingkungan, itu membutuhkan investasi tambahan," ujar Dwi.

Hal ini kemudian berdampak pada Indonesia yang masih menjadi net importir namun memiliki cadangan migas yang besar yang belum diolah. SKK Migas mencatat realisasi investasi hulu migas pada semester satu tahun ini belum capai target. Realisasi masih 5,7 miliar dolar AS, di bawah target yang dipasang sebesar 7,4 miliar dolar AS.

Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf menjelaskan pada tahun ini geliat investasi hulu migas memang sudah tumbuh, meski belum mencapai target. Sebab, realisasi semester satu tahun ini lebih tinggi dari realisasi semester satu tahun lalu sebesar 4,7 miliar dolar AS.

Nanang menjelaskan, pada tahun ini target investasi hulu migas bisa mencapai 15,54 miliar dolar AS. Pada semester dua mendatang, SKK Migas mendorong para KKKS untuk bisa mempercepat realisasi investasi dan meningkatkan produksi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika