Pertamina: Realisasi BBM Satu Harga Butuh Dukungan Pemda Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- PT Pertamina Patra Niaga Maluku Papua menyebutkan realisasi Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Bumi Cenderawasih perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat di mana dengan memberikan kemudahan dalam proses pendirian dan operasional.

Pejabat Sementara (Pjs) Executive General Manager Pertamina Region Papua Maluku Drestanto Nandiwardhana di Jayapura, Kamis (20/7/2023), mengatakan pada 2023 Pertamina mendapatkan target untuk membangun BBM satu harga. "Kami mendapatkan target menghadirkan BBM satu harga akan tetapi belum mengetahui jumlah pastinya, namun Pertamina berharap adanya dukungan pemerintah daerah untuk merealisasikannya," katanya.

Menurut Drestanto, meski di sana telah hadir BBM satu harga namun belum mencukupi kebutuhan masyarakat khususnya di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut untuk itu pihaknya berharap adanya dukungan pemerintah dalam menghadirkan BBM satu harga tersebut.

"Kami terus mendorong agar semua titik BBM satu harga pada 2023 itu bisa beroperasi," ujarnya.

Dia menjelaskan karena dalam mewujudkan BBM satu harga butuh kolaborasi bersama antara baik pemerintah daerah, pusat, Hiswana Migas dan Pertamina. Dengan begitu BBM satu harga dapat hadir di daerah setempat.

"Selain itu juga dalam mendirikan pendirian BBM satu harga di perlukan calon pengusaha yang memiliki kecukupan modal dan syaratnya harus memiliki rekomendasi dari kepala daerah setempat," katanya lagi.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) regional Papua Ledrik Lekenila mengatakan pada 2023 Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menargetkan 53 titik Lembaga penyalur BBM satu harga di seluruh tanah Papua.

"Untuk 53 titik tersebut tersebar di 4 Provinsi di Papua, namun terbanyak di Daerah Otonomi Baru (DOB) sehingga perlu dukungan bersama," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika