Arab Saudi Izinkan Israel Hadiri Pertemuan UNESCO di Riyadh

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Arab Saudi sejauh ini menolak menormalkan hubungan dengan Israel. Tetapi, baru-baru ini Kerajaan dikabarkan akan mengizinkan perwakilan Israel ke negaranya untuk menghadiri konferensi UNESCO di Riyadh pada September mendatang.

Dilansir dari New Arab pada Sabtu (22/7/2023), Arab Saudi awalnya menolak mengizinkan partisipasi Israel dalam konferensi tersebut. Saudi juga menolak  menandatangani dokumen perjanjian negara tuan rumah yang diperlukan agar konferensi dapat dilanjutkan.

Sebanyak 45 sesi Komite Warisan Dunia UNESCO direncanakan akan berlangsung pada 10-25 September 2023. Dengan perjanjian negara tuan rumah, memungkinkan akses gratis bagi semua negara anggota untuk hadir.

Menurut Axios, Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay berbicara kepada Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen selama pertemuan di Paris yang mengonfirmasi perjanjian tersebut. Dia juga menyebutkan akan mengikuti masalah ini dengan cermat.

Negosiasi antara UNESCO dan Arab Saudi memastikan perubahan kebijakan dan undangan untuk konferensi kemungkinan akan dikirim ke semua anggota, termasuk Israel, dalam beberapa hari mendatang.

Arab Saudi sebelumnya mencegah pejabat Israel memasuki negaranya untuk konferensi internasional lainnya, seperti delegasi Israel ke konferensi Organisasi Pariwisata Dunia PBB yang diadakan awal tahun ini.

Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, namun memungkinkan tim e-Football Israel untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFAe yang diadakan di Riyadh minggu ini.

Normalisasi antara Arab Saudi dan Israel telah menjadi masalah yang sulit. Riyadh memberi tahu pemerintahan Joe Biden bahwa negara Palestina harus didirikan terlebih dahulu.

Saudi juga dilaporkan menginginkan jaminan keamanan dari Washington dan dukungan untuk program nuklir sipil. Presiden AS Joe Biden baru-baru ini menyatakan AS 'sedikit jauh' mengenai keamanan Saudi dan permintaan energi nuklir.

The New Arab menghubungi UNESCO dan Kedutaan Besar Saudi di Inggris untuk mengomentari perjanjian tersebut, tetapi tidak menerima tanggapan hingga saat penayangan tulisan ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika