Bapanas Minta Daerah Beri Peringatan Dini Sebelum Jatuh Kerawanan Pangan

Bapanas ajak pemda berkolaborasi mengantisipasi dampak El Nino.

Republika/Shabrina Zakaria
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memberikan pernyataan terkait sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi di Kota Bogor, Kamis (20/7/2023).
Rep: Shabrina Zakaria Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) meminta dinas yang berurusan dengan pangan di 514 kabupaten/kota, untuk mengaktifkan sistem peringatan dini untuk kerawanan pangan dan gizi. Dengan sistem itu, diharapkan Bapanas bisa melakukan antisipasi, sebelum daerah tersebut jatuh menjadi daerah rentan rawan pangan.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan, sistem peringatan dini bisa dilakukan dengan memasukkan data secara sistematis. Data itu berupa prevalensi stunting dan ketersediaan pangan di daerah tersebut.

"Target kita setiap daerah, dinas yang berurusan di bidang pangan itu adalah orang-orang yang paling tahu berapa angka prevalensi stunting, daerah mana gizi buruknya, daerah mana yang harus didorong untuk percepatan pengentasan stunting atau daerah rawan pangan," kata Arief ketika ditemui Republika.co.id di Kota Bogor, Kamis (20/7/2023).

Arief mengatakan, publik harus tahu bahwa Bapanas tidak hanya bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan. Melainkan juga, tugasnya mengerjakan pengentasan kerawanan pangan dan gizi yang juga menjadi fokus utama.

Selain itu, sambung dia, ada juga penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yang juga tidak kalah penting. Tidak hanya melalui pemerintah pusat, menurut Arief, setiap pimpinan daerah wajib bertanggung jawab terhadap pangannya masing-masing.

"Jadi, kalau mereka daerahnya produsen, memastikan harga di tingkat petani peternaknya baik. Apabila stoknya sudah cukup untuk daerah masing-masing, bisa dikirimkan ke daerah defisit," ucapnya.

Arief juga meminta lepada daerah konsumsi untuk membei bahan pangan dari peternak dan petani dengan harga yang baik. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk menjual dan membeli bahan pangan dengan harga yang baik dan wajar.

"Sehingga daya beli masyarakat bisa terjangkau, pertumbuhan ekonominya ada, inflasinya juga terjaga. Itu yang hari ini kita kerjakan sama-sama, terkait dengan kerawanan pangan dan gizi," kata Arief.


Antisipasi El Nino
Bapanas mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk bersingeri mengantisipasi El Nino agar tidak berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan dan gizi. Oleh karena itu, Bapanas membangun early warning system atau sistem peringatan dini untuk kerawanan pangan dan gizi.

"Ini penting terutama karena kita menghadapi ancaman El Nino. Jadi setiap daerah harus waspada dan melakukan mitigasi kerawanan pangan dan gizi di wilayah masing-masing," kata Arief melanjutkan.

Arief menyebut, Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dibangun Bapanas bersama pemda tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi early warning system yang harus dimanfaatkan untuk memitigasi faktor yang memengaruhi terjadinya bencana El Mino.

"Saya ingin Bapak/Ibu yang berada di level teknis di provinsi dan kabupaten kota benar benar memahami SKPG ini. Sehingga data yang dihasilkan nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan dan gizi," ucap Arief.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler