Soal Potensi Gabung BRICS, Kemlu RI: Akan Diumumkan pada Waktunya
Indonesia menjadi salah satu negara yang kerap disebut berminat masuk BRICS
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana tentang ekspansi keanggotaan koalisi ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) telah bergulir selama beberapa bulan terakhir. Beberapa negara pun sudah secara terbuka menyatakan keinginan bergabung dengan BRICS. Indonesia menjadi salah satu negara yang kerap disebut berminat masuk menjadi bagian dari koalisi tersebut.
Kendati demikian, hingga saat ini, Indonesia belum secara terbuka menjelaskan sikapnya tentang kemungkinan bergabung dengan BRICS. Republika sempat menanyakan hal tersebut kepada Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Teuku Faizasyah. Namun dia tak memberi jawaban pasti. “Akan disampaikan pada waktunya,” ujarnya ketika ditanya tentang kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS, Selasa (1/8/2023)
Jawaban Teuku mengisyaratkan bahwa sudah ada pembahasan tentang apakah Indonesia harus bergabung dengan BRICS. Namun Teuku menambahkan, informasi mengenai hal itu di luar kapasitasnya sebagai jubir Kemlu RI. “Artinya pihak yang berkompetensi yang bisa menjawab hal yang ditanyakan bukan saya. Di sisi lain, untuk bergabung di satu organisasi ada proses yang perlu dilalui,” ucapnya.
Ketika ditanya siapa yang berkompetensi menjawab pertanyaan tentang kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS, Teuku menyarankan untuk mencoba mengontak Kemterian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu beberapa negara telah secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan BRICS. Di kawasan Asia, terdapat Bangladesh yang mengambil langkah tersebut.
Laman Dhaka Tribune, dalam laporannya pada 19 Juni 2023 lalu mengungkapkan, permohonan keanggotaan kepada BRICS diajukan menyusul pertemuan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan Presiden Afsel Cyril Ramaphosa di Jenewa pada 14 Juni 2023. Seorang sumber mengungkapkan, Ramaphosa menyambut positif keinginan Bangladesh bergabung dengan BRICS.
Kabar itu pun dikonfirmasi Menteri Luar Negeri Bangladesh Masud bin Momen. "Ya, kami telah menyatakan minat kami dan melamar untuk bergabung dengan aliansi,” ujarnya.
Di sela-sela kabar tersebut, Dura Besar Rusia untuk Mesir Georgy Borizenko mengklaim, Kairo pun sudah resmi mengajukan permohonan keanggotaan BRICS. “Mesir mengajukan permohonan bergabung dengan BRICS karena salah satu inisiatif yang sedang dijalankan oleh BRICS saat ini, yaitu penggunaan mata uang alternatif dalam perdagangan, baik itu mata uang nasional atau pembentukan mata uang bersama. Mesir sangat tertarik dengan hal ini,” ucapnya pada 15 Juni 2023 lalu.
Pada akhir Juni, Ethiopia, salah satu negara Afrika dengan pertumbuhan ekonomi tercepat, juga mengumumkan akan bergabung dengan BRICS. “Kami berharap BRICS akan memberi kami tanggapan positif atas permintaan yang kami buat,” kata Jubir Kemlu Ethiopia Meles Alem kepada awak media pada 29 Juni 2023.
Kemudian pada 21 Juli 2023 lalu, Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune mengatakan bahwa negaranya sudah mengajukan permohonan keanggotaan BRICS. “Kami secara resmi melamar untuk bergabung dengan grup BRICS, kami mengirim surat yang meminta untuk menjadi anggota pemegang saham di bank (BRICS Development Bank). Kontribusi pertama Aljazair di bank yaitu 1,5 miliar dolar AS,” ucapnya.
Pada 25 Juli 2023, sekutu Rusia, yakni Belarusia, juga turut memngumumkan bahwa mereka sejak Mei 2023 sudah mendaftar untuk menjadi anggota BRICS. “Keputusan ini merupakan langkah yang sangat logis dalam konteks memperluas kerja sama dalam format multilateral dengan mitra tradisional dan negara sahabat,” kata Kemlu Belarusia dalam sebuah pernyataan, dilaporkan RIA Novosti.
Pada Juni lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov mengatakan, setidaknya sudah terdapat hampir 20 negara yang berupaya memperoleh keanggotaan BRICS. “Jumlah negara yang ingin bergabung ke BRICS terus bertambah,” ujarnya, dilaporkan kantor berita Rusia, TASS, 15 Juni 2023.
Dia menyebut, negara-negara yang berminat bergabung dengan BRICS berasal dari dunia Arab dan kawasan Asia-Pasifik. Ryabkov menekankan, dalam BRICS tidak dianut prinsip “pemimpin-pengikut”. Posisi semua negara anggota setara.
Perluasan koalisi BRICS....
Sementara itu Pemerintah Cina telah menyatakan bahwa mereka berkomitmen memperluas koalisi BRICS. “Perluasan BRICS adalah konsensus politik yang dicapai oleh kelima anggota BRICS. Cina berkomitmen untuk memajukan ekspansi BRICS dan siap membawa lebih banyak mitra yang berpikiran sama ke dalam keluarga besar BRICS,” kata Jubir Kemlu Cina Mao Ning pada 20 Juni 2023 lalu.
Dia menekankan, BRICS adalah platform penting untuk kerja sama di antara pasar negara berkembang dan negara berkembang. Oleh sebab itu BRICS berkomitmen menjunjung tinggi multilateralisme dan memajukan reformasi sistem tata kelola global. “Serta meningkatkan representasi dan suara pasar negara berkembang dan negara berkembang,” ucapnya.
BRICS dibentuk pada 2009 atas inisiatif Rusia. Tujuannya adalah mengembangkan kerja sama komprehensif antara negara-negara terkait. Kursi keketuaan BRICS tahun ini dipegang oleh Cina. BRICS kerap dipandang sebagai “kutub perlawanan” terhadap kelompok ekonomi G7 yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang.
Menurut data IMF, pada 2022 lalu, total gabungan pendapatan domestik bruto (PDB) BRICS telah mencapai 22,5 triliun dolar AS. Jumlah itu melampaui PDB G7 yang mencapai 21,4 triliun dolar AS. Negara BRICS kini dinilai menjadi aktor penting dan signifikan dalam memerangi pertumbuhan ekonomi serta konteks politik global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika