Ketakutan Pascapembakaran Alquran, Denmark Perketat Pengawasan di Perbatasan
Pemerintah Denmark khawatir serangan balas dendam pascapembakaran Alquran
REPUBLIKA.CO.ID, KOPENHAGEN -- Denmark memperketat pengawasan perbatasan untuk meningkatkan keamanan dalam negeri dan mencegah orang yang tidak diinginkan memasuki negara itu. Pengawasan yang ditingkatkan ini buntut dari pembakaran Alquran baru-baru ini.
"Pihak berwenang hari ini menyimpulkan bahwa saat ini perlu untuk meningkatkan fokus pada siapa yang memasuki Denmark, untuk menanggapi ancaman spesifik dan saat ini," kata Kementerian Kehakiman Denmark dalam sebuah pernyataan pada Kamis (3/8/2023) malam.
Pihak berwenang khawatir serangan balas dendam setelah aktivis anti-Islam di Denmark dan Swedia membakar dan merusak beberapa salinan kitab suci umat Islam dalam beberapa bulan terakhir. Pengawasan perbatasan Denmark yang lebih ketat pada awalnya akan dilakukan hingga 10 Agustus.
"Pembakaran Alquran baru-baru ini, seperti yang dikatakan polisi keamanan, memengaruhi situasi keamanan saat ini," kata Menteri Kehakiman Peter Hummelgaard.
Keputusan untuk memperketat pengaturan perbatasan dengan lebih banyak pemeriksaan pengunjung yang tiba di Denmark mengikuti langkah serupa yang dilakukan Swedia. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen Kamis malam mengatakan, teks-teks agama tidak boleh dibakar.
"Saya pikir akan salah jika seseorang berdiri di sana dan membakar Alkitab. Saya juga tidak berpikir kita harus membakar Taurat demi mereka yang beragama Yahudi," kata Frederiksen kepada penyiar publik DR.
Sekelompok kecil aktivis sayap kanan Denmark telah membakar sedikitnya sepuluh eksemplar Alquran dalam sepekan terakhir. Mereka berencana untuk membakar lebih banyak Alquran dalam dua demonstrasi pada Jumat (4/8/2023) dan tiga acara lainnya selama akhir pekan.
Pemerintah Denmark dan Swedia telah mengutuk pembakaran tersebut dan sedang mempertimbangkan undang-undang baru yang dapat menghentikannya. Namun kritikus domestik mengatakan, keputusan semacam itu akan merusak kebebasan berbicara yang dilindungi dalam konstitusi negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika