Junta Militer Niger Tutup Wilayah Udara
Rakyat Niger telah paham para imperialis akan membawa lagi kesengsaraan.
REPUBLIKA.CO.ID, NIAMEY – Junta militer Niger memutuskan menutup wilayah udara setelah menolak mengembalikan kekuasaan kepada presiden. Blok ekonomi dan pertahanan Afrika Barat (ECOWAS) menetapkan tenggat Ahad (6/8/2023) agar junta melakukannya tetapi mereka menolaknya.
ECOWAS mengancam melakukan intervensi militer jika junta menolak mengembalikan kekuasaan hasil aksi kudeta. ‘’Menghadapi ancaman intervensi yang kian nyata, wilayah udara Niger ditutup efektif mulai hari ini,’’ kata perwakilan junta, Ahad malam.
Ia menyatakan, terdapat pengerahan awal pasukan di dua negara Afrika Tengah untuk persiapan intervensi militer. Namun, ia tak memberikan keterangan lebih perinci. ‘’Pasukan Niger siap mempertahankan integritas wilayah kami.’’
Sebelumnya, ribuan pendukung junta berkumpul di sebuah stadion di Niamey. Mereka bersorak mendukung keputusan junta tak menyerah pada tekanan pihak luar dan tetap memegang kekuasaan setelah mengkudeta Presiden Mohamed Bazoum pada 26 Juli lalu.
Lebih dari 100 pendukung junta mendirikan posko dekat pangkalan udara, Niamey, bagian dari gerakan warga untuk melakukan perlawanan tanpa kekerasan dalam mendukung junta. Mereka menentang ECOWAS dan Prancis yang pernah menjajah Niger.
‘’Rakyat Niger telah paham para imperialis akan membawa lagi kesengsaraan kepada kami. Mereka akan menderita atas upaya itu,’’ kata Amadou Adamou, seorang pensiunan. Kudeta ini merupakan yang ketujuh kalinya dalam kurun tiga tahun di Afrika Barat dan Tengah. Dengan kekayaan uraniumnya, Niger selama ini menjadi negara penting bagi AS, Eropa, Cina, dan Rusia.
ECOWAS sepakat atas kemungkinan intervensi militer termasuk kapan dan di mana mereka mulai akan melakukan serangan jika Presiden Bazoum yang kini ditahan tak segera dilepaskan dan mengembalikan kekuasaan kepadanya sesuai dengan tenggat yaitu Ahad.
ECOWAS belum menyampaikan apa rencana selanjutnya ketika tenggat tak dipatuhi. Seorang juru bicaranya menyatakan, pernyataan akan disampaikan setelah tenggat berakhir. Intervensi militer dikhawatirkan kian menyebabkan kondisi memburuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika