MTT PP Muhammadiyah: Jangan Sampai Ada Kerusakan di Udara

Di dalam Alquran, menurut dia, Allah SWT telah berfirman,

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.” (QS Ar-Rum ayat 41).

“Di situ yang disebutkan itu masih daratan dan lautan, sekarang itu juga sudah tampak kerusakan di udara akibat perbuatan manusia. Karena itu, manusia harus menjaga jangan sampai ada kerusakan, tidak hanya di daratan dan lautan, tapi juga di udara,” ujar Hamim saat dihubungi Republika.co.id, Senin (21/8/2023).

Untuk mencegah kerusakan udara yang semakin parah, menurut dia, pemerintah harus bertanggung untuk mengatasi dan mengendalikan polusi udara yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Karena, menurut dia, para pemimpin Islam terdahulu juga sangat bertanggungjawab terhadap negaranya.

Dia mengatakan, khalifah kedua Kekhalifahan Rasyidin yang berkuasa pada tahun 634 M sampai 644 M, Umar bin Khattab memiliki penghayatan yang luar biasa terkait wilayah kekuasaannya. Menurut dia, Khalifah Umar ingin negaranya tetap makmur, baik untuk manusia maupun hewan.

“Umar bin Khattab itu mengatakan, sungguh aku takut jika aku nanti dimintai pertanggungjawaban mengapa ada keledai yang terperosok di jalan yang berlubang di negara kekhalifahan Islam,” ucap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menurut Hamim, hal itu menunjukkan bahwa seorang khalifah atau pemimpin harus bertanggungjawab atas kesejahteraan manusia maupun hewan yang ada di wilayahnya. Karena itu, menurut dia, pemerintah Indonesia juga harus bertanggung jawab penuh terhadap adanya kerusakan udara di negeri ini.

“Jadi itu menggambarkan bahwa pemerintnah itu harus bertanggungjawab. Tapi kalau dulu belum ada polusi udara dan sekarang muncul, sehingga tanggungjawab itu sekarang tidak hanya di daratan, tapi juga di udara. Karena sudah membahayakan,” kata Hamim.

Untuk mengatasi masalah polusi udara ini, menurut dia, tentunya pemerintah juga harus mengetahui dulu penyebab utamanya, apakah karena kendaraan bermotor atau karena sebab lainnya. “Karena saya baca ada juga yang menyatakan bahwa polusi udara di Jakarta itu disebabkan oleh PLTU, Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menggunakan batu bara,” jelas dia.

Setelah diketahui penyebanya, lanjut dia, maka pemerintah ahrus mengatasi penyebab itu. Jika penyebabnya adalah kendaraan bermotor, kata dia, maka pemerintah harus menyediakan transportasi publik yang baik, sehingga rakyat pun akan banyak yang beralih ke transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi.

“Jadi, pemerintah harus mencari solusi, dan nanti masyarakat juga harus berpartisipasi bagaimana menggunakan kendaraannnya, kendaraann yang masih aman. Sebab, kalau ada kebijakan tapi rakyatnya tidak mengikuti kebijakan itu kan juga gak bisa,” ucap Hamim.

Dia menambahkan, sebagai makhluk sosial manusia harus bertanggung jawab kepada sesama. Dalam hal ini, menurut dia, manusia Indonesia harus bertanggung jawab untuk sama-sama menjaga udara yang bersih dan tidak membahayakan.

“Itu sangat penting untuk menjaga diri kita. Pemerintah tidak bisa main-main lagi,” kata Hamim.