Dampak Kemarau Panjang, 310 Desa di Jateng Krisis Air Bersih

REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN — Sedikitnya 310 desa di 130 wilayah kecamatan, di Provinsi Jawa Tengah telah terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau tahun ini. Jumlah tersebut tersebar di 27 wilayah kabupaten/ kota.

Hingga Agustus 2023, lebih dari 9,2 juta liter air bersih telah disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna membantu kebutuhan air bersih bagi warga yang terdampak. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas C Penanggungan mengungkapkan, untuk penanganan dampak kekeringan ini telah dilaksanakan oleh BPBD masing- masing Kabupaten/ kota yang menjadi jaringan BPBD Provinsi Jawa Tengah.

“BPBD masing-masing kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan air bersih ke titik-titik lingkungan warga terdampak,” jelasnya, saat menyalurkan bantuan air bersih di wilayah Dusun Kebontaman, Desa Kalikayen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Senin (21/8/2023).

Menurut Bergas, BPBD kabupaeten/ kota telah memetakan sumber - sumber air yang masih tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk membantu warga yang terdampak, baik dari ketersediaan maupun anggarannya. Sesuai dengan data yang dilaporkan kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah, rata- rata kabupaten/kota baru menyalurkan total sebanyak 40 persen cadangan bantuan air bersih untuk mengatasi dampak musim kemarau ini.

Di satu sisi, masa puncak musim kemarau tahun ini berlangsung pada Agustus hingga September dan diharapkan pada November 2023 nanti sudah mulai turun hujan di Jawa Tengah. Artinya, dari pemetaan yang telah dilakukan dan perkembangan permintaan masyarakat, maka  cadangan air bersih untuk bantuan warga terdampak masih sekitar 60 persen.

“Dengan asumsi ini insyaAllah caangan untuk mengatasi dampak kekeringan masih mencukupi,” jelasnya.

Jumlah tersebut, masih kata Bergas, baru cadanan bantuan air bersih yang disiapkan oleh masing-masing pemerintah daerah melalui BPBD dan belum potensi CSR pihak ketiga yang dapat digerakkan. Seperti di Kabupaten Semarang, dari data BPBD Provinsi Jawa Tengah,  belum banyak swasta yang terlibat melalui program CSR-nya untuk ikut membantu warga yang dterdampak kekeringan di daerahnya.

Dengan demikian, potensi Kabupaten Semarang untuk menggerakkan swasta melalui program CSR-nya juga masih sangat besar guna berpartisipasi membantu warga yang terdampak krisis air bersih di musim kemarau kali ini. Sampai dengan saat ini, bantuan air bersih yang sudah disalurkan elalui BPBD kabupaten/kota telah mencapai lebih dari 9,2 juta liter air bersih dan saat ini di BPBD Provinsi Jawa Tengah masih ada cadangan sekitar 500 ribu liter air bersih yang belum dikeluarkan.

Karena BPBD kabupaten/ kota juga harus bisa memanfaatkan potensi wilayahnya dan harapannya pihak di luar pemerintah (swasta) juga didorong untuk ikut terlibat melalui program CSR dan kepedulian lainnya.

“Karena, justru kekuatan yang sesungguhnya untuk mengatasi problem akses air bersih ini juga ada pada semangat kebersamaan dan gotong - royong semua komponen di masyarakat,” lanjutnya.

Untuk wilayah di Jawa Tengah yang terdampak cukup parah, sesuai dengan data BMKG dan jumlah air bersih yang telah disalurkan,  ada di wilayah Kabupaten Sragen, Grobogan dan Kabupaten Blora. Sejauh ini, mmang bantuan air bersih banyak yang telah disalurkan untuk warga terdampak di  tiga wilayah kabupaten di Jawa Tengah tersebut.

Kendati begitu, hal ini bukan karena airnya yang tidak ada. Ada daerah yang mengalami kekeringan, tetapi sumber airnya sebenarnya masih cukup tersedia. “Permasalahannya adalah distribusi air bersihnya," jelas Bergas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika