Tekan Polusi, Menko PMK Sarankan Pegawai Gunakan Transportasi Umum

Polusi udara di Jakarta harus ditekan.

Republika/Putra M. Akbar
Pengendara motor terkena air yang disemprotkan oleh mobil kepolisian di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (23/8/2023). Penyemprotan di sekitar jalan protokol tersebut sebagai upaya untuk membersihkan debu-debu yang bertebaran di jalanan akibat polusi udara.
Red: Erdy Nasrul

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (PMK) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta para pegawai di lingkungan kementerian tersebut agar menggunakan transportasi publik saat berkantor demi mengurangi beban kendaraan serta tingkat polusi udara.

Baca Juga


"Sebaiknya begitu. Sudah banyak juga di sini saya lihat yang memakai angkutan umum," kata Menko PMK Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Menko Muhadjir mengatakan kesadaran masyarakat dalam mengurangi polusi udara menjadi penting, di samping upaya-upaya besar lain yang tengah diupayakan pemerintah. Salah satu cara mudah yang bisa dilakukan yakni dengan memanfaatkan transportasi publik.

Apalagi pemerintah telah memberikan subsidi yang tinggi untuk fasilitas kendaraan umum. Hal itu semata-mata demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kalau tidak dimanfaatkan kan sama tidak bersyukur terhadap upaya pemerintah yang serius untuk memberikan pelayanan, sekaligus juga menghindari hal-hal yang termasuk dalam polusi udara," kata Menko Muhadjir.

Sementara terkait imbauan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH),  ia menilai aturan tersebut tidak akan cocok jika diterapkan di lingkungan Kemenko PMK. Selain itu, jumlah pegawai di Kemenko PMK tidak banyak.

"Karena jumlah karyawan atau pegawai enggak banyak dan mereka disiplinnya juga bagus dan sesuai. Saya juga sering naik MRT nggak pakai kendaraan dinas. Itu walaupun kecil, sudah lumayan lah," kata Menko Muhadjir.

Di satu sisi pemerintah juga tengah mencari alternatif lain untuk mengurangi polusi udara, seperti mengatur rekayasa cuaca. Namun yang menjadi hambatan, BNPB selaku pihak yang berwenang kesulitan untuk dapat menggiring awan hujan.

"Memang sekarang ini puncak kemarau, sehingga untuk mencegat awan itu agak susah, karena kita belum bisa menggiring, hanya mencegat saja," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler