BPBD Cianjur Catat Dampak Kekeringan Meluas di Cianjur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat dampak kekeringan terus meluas di delapan kecamatan di Cianjur. Alhasil, permintaan suplai air bersih meningkat setiap harinya.

Sekretaris BPBD Cianjur Rudi Wibowo di Cianjur, Senin, mengatakan delapan kecamatan yang cukup terdampak parah seperti Karangtengah, Haurwangi, Sukaluyu, Ciranjang, Cikalongkulon, Mande, Cianjur, dan Cugenang. "Sebagian besar warga kehilangan sumber mata air sehingga setiap harinya lima truk tangki milik Kementerian PUPR dan PMI Cianjur, dilibatkan dalam pendistribusian ke kecamatan terdampak, satu tangki dapat melayani dua sampai tihapermintaan dari sejumlah kecamatan," katanya, Senin (28/8/2023).

Kesulitan mendapatkan air bersih cukup dirasakan warga di sejumlah kecamatan itu karena sumber air mulai mengering dan warga terpaksa menampung dari sisa kubangan di area persawahan dan sungai, sedangkan ratusan hektare area persawahan tidak dapat ditanami. Sejak satu pekan terakhir lima tangki air bersih disebar ke sejumlah kecamatan untuk memenuhi kebutuhan warga yang diminta menyiapkan bak penampungan besar guna memudahkan petugas mendistribusikan air bersih setiap harinya.

"Hitungan per hari sekitar 60 ribu liter air bersih disebar petugas ke delapan kecamatan terdampak, sedangkan laporan yang masuk hari ini Kecamatan Cilaku mulai mengalami kesulitan yang sama dan sedang dilakukan pendataan," katanya.

Untuk mengantisipasi meluasnya wilayah terdampak kekeringan, pihaknya berkoordinasi dengan dinas terkait termasuk desa dan kecamatan untuk membuat sumur bor dan bak penampungan air bersih, sehingga warga dapat dengan mudah mendapatkan pasokan. "Sudah jauh hari kami minta aparat di kecamatan dan desa dibantu dinas terkait untuk membuat sumur bor atau bak penampungan air berukuran besar di sejumlah desa yang rawan kekeringan setiap tahunnya," kata Rudi.

Sedangkan terkait status siaga bencana, Pemkab Cianjur hingga saat ini belum menetapkan status tersebut namun telah mengeluarkan surat imbauan untuk mencegah dan melakukan penanganan di setiap dinas hingga tingkat kecamatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika