Ketum Muhammadiyah Tanggapi Usul Pajak Judi Online

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, mengomentari usulan adanya pungutan pajak dari judi online. Menurutnya, wacana tersebut justru memunculkan kesan pemerintah memberi kelonggaran terhadap hal-hal yang merusak moralitas generasi muda.

"Itulah kemudian menimbulkan opini kuat di kalangan umat beragama bahwa di satu pihak begitu sensitif terhadap persoalan dan ekspresi umat beragama, tapi di sisi lain memberi kelonggaran pada hal-hal yang justru menimbulkan masalah bagi moralitas, bagi eksistensi dan masa depan generasi muda terutama," kata Haedar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Kamis (7/9/2023).

Ia meminta pemerintah mengkaji secara serius ihwal maraknya judi online. Pemerintah juga diharapkan membuat kebijakan-kebijakan yang produktif, kondusif, konstruktif, dan positif bagi masa depan bangsa.

"Ya terserah kebijakan-kebijakan yang lebih memblokir, tidak memberi ruang yang leluasa, dan kan bagi umat beragama masalah khamr, perjudian perzinahan dan berbagai aspek lainnya sesuatu yang sangat mendasar menyangkut norma agama," ucapnya.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan dirinya berkomitmen memberantas judi online. Di tengah upaya tersebut ia mengatakan justru ada pihak yang mengusulkan agar judi online dikenakan pajak.

"Saya berdiskusi dengan banyak pihak bilang 'ya sudah dipajakin aja', misalnya, dibuat terang dipajakin. Kalau enggak, kita juga kacau," katanya.

Namun, ia menegaskan tidak dalam posisi mendukung usulan tersebut. Ia menilai persoalan judi online perlu didiskusikan secara dingin. Menurutnya, persoalan judi online bukan soal larangan dan teknologinya.

"Kalau kita larang sementara ini transaksional, polisi juga sudah bilang sama saya, 'pak ini transaksional', kita tangkap dia di Kamboja, Kamboja legal lho judi, ditangkap di Thailand, Thailand legal lho judi, jadi di Asean cuma kita aja yang nggak jelas," ucapnya.

Budi mengatakan sepanjang 2017 hingga Agustus 2023 pemerintah telah menutup 928 ribu lebih konten judi online. Pemerintah juga telah menerima 2400 lebih aduan masyarakat terkait judi online.

Ikuti Whatsapp Channel Republika