Parlemen AS Tangguhkan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina
1,2 juta warga Palestina akan berada di ambang krisis pangan.
REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Anggota parlemen dari Partai Republik telah menangguhkan bantuan kemanusiaan bagi Palestina. Sebanyak 23 organisasi masyarakat sipil mengatakan, blokade bantuan keuangan tersebut akan menyebabkan 1,2 juta warga Palestina berada di ambang krisis pangan.
“Krisis kemanusiaan yang menghancurkan akan terjadi dengan lebih dari 1,2 juta orang berpotensi kehilangan makanan pada awal pertengahan September, termasuk ratusan ribu anak-anak yang akan kelaparan,” kata 23 kelompok masyarakat sipil, yang meliputi Arab, Yahudi, serta Organisasi Muslim dan Kristen.
Sebelumnya, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan, mereka tidak dapat mengisi ulang gudang pangan jika dana tidak tersedia paling lambat tanggal 1 September.
“Menolak bantuan pangan kepada pengungsi Palestina tidak sejalan dengan inisiatif yang Anda umumkan mengenai kerawanan pangan dan akan menghilangkan sisa-sisa harapan bagi orang-orang yang hanya mendambakan kehidupan yang bermartabat,” ujar 23 kelompok masyarakat sipil itu, dilaporkan Middle East Monitor, Kamis (7/9/2023).
Pekan lalu Departemen Luar Negeri AS mengatakan, mereka ingin bantuan pangan untuk pengungsi Palestina senilai 75 juta dolar AS segera dikucurkan. Anggota parlemen garis keras yang pro-Israel, Senator Jim Risch dan Perwakilan Michael McCaul, yang merupakan petinggi Partai Republik di Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan House of Representatives dituduh mempermainkan kehidupan warga Palestina secara politik. Sejak akhir Juli mereka telah memblokir Departemen Luar Negeri AS untuk memberikan dana kepada UNRWA.
UNRWA sering menjadi sasaran Partai Republik dan Israel. Presiden Joe Biden membatalkan upaya mantan presiden Donald Trump yang membatasi pendanaan untuk UNRWA dan Palestina.
Partai Republik telah berusaha untuk memaksakan konsesi dari Palestina dengan mengancam akan menahan bantuan. Namun sejauh ini tidak ada konsesi yang diminta dari Israel meskipun terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan praktik apartheid setiap hari. Padahal, Israel menerima bantuan keuangan dari Washington sebesar 3,8 miliar dolar AS setiap tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika