Bawaslu Usahakan Pekan Ini Umumkan Hasil Kajian Tayangan Azan TV Swasta Munculkan Ganjar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bawaslu RI masih melakukan kajian atas munculnya capres PDIP, Ganjar Pranowo, di tayangan azan televisi swasta. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan, rencananya hasil kajian disampaikan pekan ini.

"Diusahakan," kata Bagja lewat pesan ketika dikonfirmasi apakah kajian bisa disampaikan antara 11, 12 atau 13 September 2023, Senin (11/9/2023).

Meski begitu, ia menekankan, Bawaslu masih memiliki waktu sampai Selasa pekan depan untuk menyampaikan hasil kajiannya. Kajian yang dilakukan Bawaslu terkait itu sudah dilakukan sejak Sabtu (9/9/2023) pekan lalu.

Kajian dilakukan sejak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Tepatnya, saat tayangan azan mulai ditayangkan televisi-televisi swasta terkait yang berisikan Ganjar Pranowo yang merupakan bacapres dari PDIP.

Sebelumnya, Bagja meminta awak media untuk menanti Bawaslu selesai melakukan kajian terhadap tayangan azan tersebut. Rencananya, hasil kajian sudah dapat disampaikan kepada publik dalam pekan-pekan ini.

"Tunggu ya, Senin, Selasa, Rabu," ujar Bagja.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo muncul dalam tayangan azan di televisi swasta milik Hary Tanoesoedibjo. Hary Tanoe merupakan Ketua Umum Perindo yang merupakan salah satu partai non parlemen pendukung Ganjar Pranowo.

Tayangan azan berisi sosok capres itu menuai pro dan kontra. Ada yang membolehkan, ada yang mencibir, ada yang membela dan ada pula yang menyayangkan karena merasa itu merupakan bagian dari politik identitas.

Dalam tayangan, Ganjar tampak menyambut jamaah yang datang. Memakai koko putih, sarung bermotif batik dan peci hitam, Ganjar diperlihatkan mengambil wudhu sampai menjadi salah satu jamaah di belakang imam. 

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, memang tak ada aturan terkait masuknya bakal calon presiden (capres) dalam tayangan azan Maghrib di televisi. Namun, Doli mengingatkan Ganjar Pranowo soal etika ketika hadirnya dia dalam tayangan tersebut.

"Soal etik, memang harusnya kan yang punya (perusahaan) TV itu kan mbok ya harus mempertimbangkan lah, kan sekarang orang lagi ramai, katanya tidak boleh kampanye di rumah ibadah, kan kira-kira begitu. Tetapi itu kan kalau azan, sholat itu berkaitan dengan ibadah," ujar Doli di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/9/2023).

"Jadi secara etik saja harus dipertimbangkan, walaupun tidak ada aturan hukum yang kemudian dilanggar kalau ada soal itu," sambungnya.

Di samping itu, munculnya Ganjar dalam tayangan adzan Maghrib di salah satu televisi sudah masuk dalam kategori kampanye. Apalagi tayangan tersebut muncul setelah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyatakan untuk mengusung Ganjar.

"Itu kan azan itu terjadi setelah Perindo dukung Pak Ganjar, dan Perindo karena memang punya televisi ya dari segi kampanye sah-sah saja. Itu memang instrumennya mereka, tapi ya harusnya dipertimbangkan secara etik gitu ya, karena berkaitan sama ibadah," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai kemunculan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam video azan bukan merupakan politik identitas. Diketahui, video azan Maghrib di salah satu stasiun televisi Indonesia memunculkan sosok Ganjar sedang melaksanakan shalat.

Kemunculan mantan gubernur Jawa Tengah ini memunculkan polemik di masyarakat. Namun, PDIP sebagai partai pengusung menegaskan, kemunculan Ganjar bukan untuk politik identitas.

"Bukan (politik identitas), karena dari sisi Pak Ganjar Pranowo merupakan sosok yang religius, religiusitasnya tidak dibuat-buat,” kata Hasto di Jakarta, Sabtu (9/9/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika