Inggris Sebut Sektor Non-Pertahanan Rusia Terpukul Akibat Mobilisasi Tentara

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Inggris mengatakan, militer Rusia hendak merekrut 420 ribu personel militer hingga akhir tahun ini. Inggris mengungkapkan, keinginan Moskow menggemukkan angkatan bersenjatanya telah memiliki implikasi negatif ke sektor non-pertahanan, terutama industri. 

“Militer Rusia berniat merekrut 420 ribu personel kontrak pada akhir 2023. Pada 3 September 2023, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menyatakan sejauh ini 280 ribu personel telah direkrut. Angka-angka ini tidak dapat diverifikasi secara independen,” kata Kemenhan Inggris dalam laporan intelijen perangnya, Selasa (12/9/2023).

Kemenhan Inggris lewat laporan intelijennya mengungkapkan, wajib militer Rusia terus memberikan dampak negatif pada tenaga kerja industrinya. “Institut Kebijakan Ekonomi Yegor Gaidar menemukan bahwa kekurangan pekerja di industri Rusia mencapai angka tertinggi baru sebesar 42 persen pada Juli 2023, 7 persen lebih tinggi dari April 2023,” katanya.

“Mobilisasi dan wajib militer di Rusia telah memperburuk kekurangan tenaga kerja non-pertahanan. Menjelang pemilihan presiden Rusia yang dijadwalkan pada Maret 2024, pihak berwenang Rusia kemungkinan akan berusaha menghindari mobilisasi lebih lanjut yang tidak populer,” tambah Kemenhan Rusia dalam laporannya.

Pada Senin (11/9/2023) lalu Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan, Rusia mungkin akan mengumumkan gelombang baru mobilisasi personel militer dalam waktu dekat. Kiev mengklaim hal itu dilakukan karena Moskow telah mengalami kerugian besar dalam pertempuran. Ia menambahkan bahwa menurut berbagai perkiraan, mobilisasi dapat berkisar antara 400 hingga 700 ribu orang.

Sementara itu, Intelijen Pertahanan Ukraina sebelumnya melaporkan bahwa Rusia telah mengumpulkan lebih dari 420 ribu tentara di wilayah pendudukan Ukraina dan di Semenanjung Krimea. Staf Umum Angkatan Darat Ukraina juga telah mengumumkan bahwa total kerugian tempur pasukan Rusia sejak awal invasi sudah mencapai 269.760 personel militer.

Awal bulan ini Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan, sejak awal 2023, sekitar 280 ribu warga Rusia telah mendaftarkan diri ke layanan profesional di militer negara tersebut. “Menurut Kementerian Pertahanan, sejak 1 Januari, sekitar 280 ribu orang telah diterima menjadi anggota Angkatan Bersenjata berdasarkan kontrak, termasuk tentara cadangan,” kata Medvedev saat mengunjungi Timur Jauh Rusia, 3 September 2023, dilaporkan kantor berita Rusia, TASS.

Tahun lalu Rusia mengumumkan rencana untuk menambah personel tempurnya lebih dari 30 persen menjadi 1,5 juta. Rencana tersebut dipandang ambisius karena Rusia tengah terlibat konflik dengan Ukraina. Sejumlah anggota parlemen Rusia berpendapat bahwa Rusia membutuhkan tentara profesional berkekuatan 7 juta orang untuk menjamin keamanan negaranya. Langkah tersebut bakal menyedot tunjangan anggaran yang masif.

Pada September 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Lewat kebijakan tersebut, Rusia memerintahkan warganya yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti wajib militer. Moskow hendak mengerahkan mereka dalam pertempuran di Ukraina. 

Putin mengatakan, keputusan untuk mobilisasi parsial bertujuan untuk melindungi Rusia dan seluruh rakyatnya. "Ini untuk melindungi tanah air kita, kedaulatan dan integritas teritorialnya, guna memastikan keamanan rakyat kita dan orang-orang di wilayah yang dibebaskan," ucapnya, 21 September 2022 lalu.

Kata-kata "wilayah yang dibebaskan" yang disinggung Putin dalam pernyataannya mengacu pada wilayah Ukraina yang kini sudah berada di bawah kontrol pasukan Rusia. Pasca pengumuman tentang kebijakan mobilisasi militer parsial, banyak warga Rusia yang memutuskan kabur ke luar negeri. Mereka enggan harus mengikuti wajib militer.

Pada Oktober 2022, beberapa media lokal Rusia melaporkan, terdapat sekitar 700 ribu orang yang memilih melarikan diri ke luar negeri. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika