Gara-Gara Bidenomics, Negara Bagian di AS Tetapkan Status Darurat

REPUBLIKA.CO.ID, ATLANTA -- Gubernur Georgia Brian Kemp kembali menangguhkan pajak negara bagian atas bensin dan solar. Tindakan ini bagian dari penetapan status darurat hukum dengan alasan inflasi dan kondisi ekonomi buruk yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintahan Joe Biden.

“Sementara harga yang tinggi terus membebani anggaran keluarga, warga Georgia yang pekerja keras berhak mendapatkan bantuan nyata dan itulah sebabnya saya menandatangani perintah eksekutif hari ini untuk mengirimkannya langsung kepada mereka di pompa bensin,” kata Kemp.

Kemp menandatangani perintah eksekutif Selasa (12/9/2023) pagi. Penangguhan pajak, sebesar 31,2 sen per galon bensin dan 35 sen per galon solar, dimulai Rabu (13/9/2023) dan berlangsung hingga 12 Oktober.

“Sebagai bagian dari deklarasi ini, dia untuk sementara waktu menangguhkan pajak cukai negara atas bahan bakar motor dan lokomotif untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga-keluarga di seluruh negara bagian tersebut,” menurut sebuah pernyataan yang dirilis kantor Kemp dikutip dari Anadolu Agency.

Pemerintah Georgia, menurut Kamp, warga Georgia menghemat pendapatan sekitar 1,7 miliar dolar AS selama penangguhan sebelumnya selama 10 bulan dari Maret 2022 hingga Januari 2023 atau sekitar 170 juta dolar AS per bulan. “Dari pengeluaran federal yang berlebihan hingga kebijakan yang menghambat produksi energi dalam negeri, semua yang dilakukan Bidenomics hanyalah mengeluarkan lebih banyak uang dari kantong kelas menengah,” kata Kemp dalam pernyataannya.

Kemp berhasil berkampanye tentang pemotongan pajak bahan bakar, pendapatan, dan properti dalam kemenangannya pada pemilu 2022, kontras dengan Biden. Dia mengatakan kepada lembaga-lembaga negara, bahwa mereka dapat mengusulkan lebih banyak pengeluaran dengan menggunakan kelebihan dana Georgia.

Tapi, juru bicara Partai Demokrat di Georgia Ellie Schwartz menyatakan, Biden menghasilkan inflasi yang lebih rendah, pengangguran yang rendah, dan kenaikan upah. “Sementara Kemp memiliki surplus anggaran sebesar lima miliar dolar AS yang dia tolak untuk diinvestasikan di negara bagian kita, Presiden Biden dan Partai Demokrat berinvestasi di Georgia dengan menciptakan lapangan kerja, menurunkan biaya, dan membangun perekonomian yang mendukung keluarga pekerja,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Berdasarkan undang-undang negara bagian, Kemp dapat terus menangguhkan pajak selama anggota parlemen negara bagian meratifikasi tindakan tersebut pada pertemuan berikutnya. Penangguhan sebelumnya awalnya disahkan oleh anggota parlemen dan Kemp memperpanjangnya sebanyak tujuh kali saat berkampanye melawan Stacey Abrams dari Partai Demokrat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika