Erdogan: Dewan Keamanan PBB tak Lagi Jadi Penjamin Keamanan Internasional

DK PBB dianggap jadi arena konfrontasi strategis antara lima anggotanya

AP Photo/John Minchillo
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, Dewan Keamanan PBB tidak lagi berfungsi menjamin keamanan global
Rep: Kamran Dikarma Red: Esthi Maharani

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan Dewan Keamanan PBB tidak lagi berfungsi menjamin keamanan global. Menurut dia, saat ini badan tersebut telah berubah menjadi arena konfrontasi strategis antara lima anggota tetapnya, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia.

"Dewan Keamanan tidak lagi menjadi penjamin keamanan internasional dan menjadi medan pertempuran di mana strategi politik lima negara saling bertabrakan," kata Erdogan dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB, Selasa (19/9/2023), dikutip Anadolu Agency.

Erdogan kemudian menyatakan slogan yang kerap diulanginya ketika mengampanyekan reformasi Dewan Keamanan PBB, yakni “Dunia lebih besar dari lima”. Slogan itu merujuk pada sifat tidak representatif dari lima anggota tetap Dewan Keamanan yang mempunyai hak veto.

“Kita harus segera merestrukturisasi lembaga-lembaga di bawah atap PBB yang bertanggung jawab menjamin perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Kita harus membangun arsitektur tata kelola global yang mampu mewakili seluruh asal usul, kepercayaan, dan budaya di dunia,” kata Erdogan.

Gagasan tentang reformasi Dewan Keamanan PBB telah disambut positif oleh AS dan Rusia. Mereka mendukung gagasan tersebut. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Presiden AS Joe Biden mengatakan, Washington akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan. Dia menilai hal itu penting dilakukan di tengah “kemacetan” yang sedang berlangsung yang mencegah badan tersebut melaksanakan tugas utamanya.

Rusia juga sudah menyuarakan persetujuan atas ide reformasi Dewan Keamanan PBB. “Dewan Keamanan PBB memang perlu dirombak guna meningkatkan efektivitas badan internasional yang sangat penting ini secara maksimal. Tentu saja, untuk melakukan hal tersebut, diperlukan konsensus seluruh peserta,” kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov saat dimintai komentar tentang rencana Presiden AS Joe Biden mengusulkan penambahan anggota tetap di Dewan Keamanan PBB, Senin (18/9/2023), dilaporkan kantor berita Rusia, TASS.

Menurut Peskov, Dewan Keamanan PBB memang memerlukan inklusivitas yang lebih besar dari sudut pandang negara yang baru-baru ini mengambil peran tambahan. Sehingga memberi mereka pengaruh serta dampak lebih besar terhadap keamanan dan perekonomian global. “Pembicaraan (perombakan Dewan Keamanan PBB) ini perlu dimulai dan kami telah mengatakannya berkali-kali,” ujar Peskov seraya menambahkan bahwa proses tersebut kemungkinan akan pelik dan memakan waktu cukup panjang.

Seruan reformasi Dewan Keamanan PBB telah diembuskan oleh sejumlah negara. Peran badan tersebut dinilai tak lagi mencerminkan kebutuhan perkembangan dinamika geopolitik global beserta tantangannya. Sebab, struktur Dewan Keamanan PBB saat ini masih sama ketika dibentuk pada 1946, yaitu terdiri dari lima anggota tetap mencakup negara pemenang Perang Dunia II, yakni AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina. Kelima negara tersebut memiliki hak veto.

Dewan Keamanan PBB juga memiliki 10 anggota tidak tetap. Kursi ke-10 anggota tersebut diisi bergilir oleh negara anggota PBB. Masa keanggotaan mereka hanya dua tahun.

Baca Juga


 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler