Rusia Rayakan Peringatan Aneksasi Empat Wilayah Ukraina

Sebuah konser diadakan di Lapangan Merah untuk peringati satu tahun aneksasi.

Pool Photo via AP
Dalam foto yang diambil dari video keluaran TV Pool Rusia pada Ahad (19/3/2023), 2023, Presiden Vladimir Putin (kanan) didampingi Wakil Perdana Menteri Marat Khusnullin mengunjungi Mariupol di wilayah yang diduduki Rusia di Donetsk, Ukraina. Perjalanan Putin ke Krime merupakan bagian dari peringatan sembilan tahun aneksasi Semenanjung Laut Hitam dari Ukraina.
Rep: Dwina Agustin Red: Friska Yolandha

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin merayakan setahun momen aneksasi empat wilayah Ukraina secara ilegal oleh Rusia. Putin pun merilis pidato dini hari untuk menandai peringatan pertama aneksasi tersebut pada Sabtu (30/9/2023).

Baca Juga


"Mereka mendukung rekan-rekan senegaranya yang, melalui kerja keras dan tindakan nyata mereka, membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan kepercayaan rakyat," ujarnya dalam sebuah video berdurasi lebih dari empat menit yang dirilis pada tengah malam.

Putin bersikeras bahwa hal itu dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional. Dia juga mengklaim bahwa penduduk wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson sesuai keinginan mereka untuk menjadi bagian dari Rusia.

Sebuah konser diadakan di Lapangan Merah untuk memperingati hari jadi tersebut pada Jumat (29/9/2023) malam, tetapi Putin tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Namun, dia menyampaikan pidato dalam perayaan tersebut.

"Sama seperti setahun yang lalu dalam referendum bersejarah, orang-orang kembali menyatakan dan menegaskan keinginan mereka untuk bersama Rusia," kata Putin.

Putin pun kembali menegaskan operasi militer khusus ke Ukraina pada Februari 2022 telah menyelamatkan rakyat dari para pemimpin nasionalis di Ukraina. Para pemimpin Kiev dinilai telah melancarkan perang saudara berskala besar dan teror terhadap mereka yang berpandangan berbeda.

Istana Kremlin pun memamerkan perampasan tanahnya dengan menggunakan bahasa yang sangat berbeda. Menurut laporan DW, Moskow menyebut perebutan wilayah yang terjadi pda 30 September 2022 sebagai aksesi wilayah baru.

Rusia menjanjikan kemakmuran dan stabilitas. Namun kenyataannya, pada tahun ini saja, diperkirakan sejuta hingga dua juta orang telah meninggalkan wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia.

Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa....

 

Selain itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Jumat, bahwa akan mendaftarkan 130 ribu laki-laki untuk wajib militer pada musim gugur ini. Kegiatan itu akan mulai berjalan sejak 1 Oktober di sebagian besar wilayah negara tersebut.

Pengumuman ini pun untuk pertama kalinya Rusia akan mulai merekrut penduduk dari wilayah yang dianeksasi Rusia sebagai bagian dari kampanye wajib militer dua kali setahun. Moskow menyatakan, wajib militer tidak dikerahkan untuk melakukan operasi militer khusus di Ukraina atau untuk bertugas di wilayah yang dianeksasi.

Tapi, mereka yang melakukan pelatihan militer ini nantinya akan bertugas secara otomatis menjadi tentara cadangan. Rusia sebelumnya telah mengerahkan pasukan cadangan ke Ukraina.

Selain terkena mandat wajib militer, kini Donetsk dan Luhansk menggunakan mata uang Rusia rubel, menggantikan hryvnia Ukraina. Namun warga wilayah tersebut Maryna K khawatir terhadap devaluasi rubel dan inflasi yang diakibatkannya.

“Bahan bakar menjadi 70 persen lebih mahal, dan suku cadang asli untuk mobil asing tidak lagi tersedia,” kata Maryna.

Sedangkan menurut makelar Anna S menyatakan, harga real estate meningkat tajam di Luhansk.“Apartemen dua kamar tidur yang bernilai 8.000 dolar AS hingga 10 ribu dolar AS pada musim gugur tahun 2021 kini dapat dijual dengan harga 25 ribu dolar AS hingga 30 ribu dolar AS,” katanya.

Mereka yang tinggal di Donetsk dan Luhansk melaporkan bahwa proyek mempercantik perkotaan diluncurkan setelah aneksasi. Fokus utamanya adalah di Mariupol yang dihancurkan oleh tentara Rusia pada musim semi tahun 2022.

Menurut perkiraan PBB, 90 persen gedung apartemen Mariupol dan 60 persen rumah keluarga tunggal rusak. Penduduk Mariupol mengeluh bahwa tidak mudah mendapatkan pengganti rumah yang hancur seperti yang diklaim oleh propaganda Rusia.

“Surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Rusia untuk apartemen yang rusak tidak mengizinkan pendaftaran kepemilikan gedung baru. Sebaliknya, surat-surat tersebut hanya memberikan semacam hak sewa gratis jangka panjang,” kata mantan karyawan firma hukum Mariupol Larissa S.

 

Untuk memperoleh kepemilikan apartemen baru, menurut Larissa, dia harus membuktikan bahwa rumah lama hancur total. "Anda juga tidak memiliki real estate lain di Ukraina atau Rusia," ujarnya.

sumber : AP
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler