Legislator Ultimatum Disdik Bogor tidak Ada Mark up di Pembangunan Toilet
Anggota DPR mengingatkan agar tidak ada mark up dalam pembangunan toilet Rp 200 juta.
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Komisi IV DPRD Kota Bogor yang fokus di bidang pendidikan turut menyoroti pembangunan toilet SMPN 9 Bogor dan SMPN 17 Bogor, yang memakan anggaran masing-masing Rp 200 juta. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, pun mewanti-wanti Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor agar tidak menambahkan harga satuan atau mark up dalam pembangunan toilet ini.
Saeful sendiri telah melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB), beserta gambar desain eksterior dan interior yang direncanakan Disdik Kota Bogor. Dimana spesifikasi bangunan dan sistem sanitasi yang digunakan mengadaptasi desain kekinian.
“Namun, kita berharap harga satuan yg digunakan sesuai dengan standar biaya dan wajar tanpa ada mark up,” kata Saeful kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).
Politikus Partai PPP ini menilai perencanaan pembangunan toilet baru ini lebih inovatif, dibandingkan dengan toilet lainnya. Namun, ia meminta Disdik juga tetap memperhatikan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang lain.
Dia berharap dan telah memperingatkan Disdik Kota Bogor untuk lebih berhati-hati dalam perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Jangan sampai apa yang dilakukan Disdik justru malah menjadi kesempatan oknum untuk meraih keuntungan.
“Penambahan kebutuhan untuk penunjang sarana dan prasarana di sekolah yang diharapkan memberikan kenyamanan bagi kegiatan belajar dan mengajar, malah menjadi bumerang bagi Disdik untuk meraup keuntungan oknum,” ucapnya.
Dilansir dari laman LPSE Kota Bogor, pembangunan toilet di SMPN 9 Bogor dan SMPN 17 Bogor menelan anggaran senilai masing-masing Rp 200 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor. Proyek tersebut termasuk dalam proyek non tender, yang dilaksanakan oleh Disdik Kota Bogor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika