PM Skotlandia Khawatirkan Keselamatan Mertuanya di Gaza

Mertua PM Skotlandia humza Yousaf berada di Gaza untuk mengunjungi sanak keluarga.

Andrew Milligan/PA via AP
Menteri Pertama Skotlandia Humza Yousaf mengkhawatirkan keselamatan mertuanya yang terjebak di Gaza.
Rep: Rizky Jaramaya Red: Nidia Zuraya

REPUBLIKA.CO.ID, EDINBURGH -- Perdana Menteri Skotlandia, Humza Yousaf pada Senin (9/10/2023) mengkhawatirkan keselamatan mertuanya yang terjebak di Gaza. Mertua Yousaf berada di Gaza untuk mengunjungi keluarga ketika Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel pada akhir pekan.

Baca Juga


“Mereka terjebak di Gaza. Mereka diberitahu oleh Israel untuk meninggalkan Gaza, mereka diberitahu bahwa Gaza akan menjadi puing-puing, namun mereka tidak punya tempat untuk pergi, mereka tidak bisa pergi, Gaza berada di bawah ancaman blokade Israel,” kata Yousaf dalam wawancara dengan BBC. 

Israel telah melakukan serangan udara di Gaza. Ratusan nyawa melayang di Gaza akibat gempuran Israel. Serangan sengit Israel ini merupakan pembalasan atas serangan mengejutkan kelompok perlawanan Palestina, Hamas pada Sabtu (7/10/2023).

Militer Israel telah mengerahkan 300.000 tentara cadangan dan memberlakukan blokade total terhadap Jalur Gaza. Hal ini  merupakan tanda bahwa militer Israel mungkin merencanakan serangan darat di Gaza untuk mengalahkan Hamas. 

“Bahkan dengan bantuan dari kantor luar negeri, mereka tidak dapat menjamin perjalanan yang aman ke perbatasan mana pun. Oleh karena itu, Anda dapat membayangkan saya dan istri saya sangat khawatir tentang apakah, sejujurnya, orang tua kami, mertua saya tidak akan bertahan,” kata Yousaf.

Yousaf (38 tahun) memenangkan kontes untuk memimpin Partai Nasional Skotlandia yang berkuasa awal tahun ini. Kemenangan Yousaf menjadikannya sebagai seorang Muslim pertama dalam sejarah yang memimpin sebuah negara di Eropa Barat.

Skotlandia memiliki pemerintahan semi-otonom, yang bertanggung jawab atas berbagai isu seperti kesehatan dan pendidikan. Sementara isu lain seperti imigrasi dan pertahanan dikendalikan oleh pemerintah Inggris di London.

sumber : AP
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler