Ini Syarat yang Harus Dipenuhi agar Keuangan Syariah Indonesia Menembus Level Global

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonomi dan keuangan syariah diyakini memiliki sejumlah potensi untuk mengatasi kesenjangan di tengah masyarakat. Hal itu karena konsep ekonomi dan keuangan syariah yang bersifat inklusif tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh umat Islam, tetapi juga oleh seluruh umat manusia.

"Konsep ekonomi dan keuangan syariah merupakan solusi yang efektif untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi masyarakat," kata Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin beberapa waktu lalu.

Meskipun memiliki potensi besar, Ma'ruf menekankan ekonomi dan keuangan syariah tidak cukup dibangun secara parsial, namun menyeluruh. Khususnya pada sektor industri halal dan keuangan syariah, ataupun sektor dana sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan syariah, serta ekosistem dan infrastruktur syariah.

"Zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari konsep ekonomi dan keuangan syariah penting sebagai salah satu instrumen untuk menghilangkan ketimpangan ekonomi masyarakat karena ekonomi konvensional saat ini belum berhasil menghilangkan ketimpangan, meskipun berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Ma'ruf.

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir melihat potensi tersebut bahkan tidak hanya bisa berkembang di dalam negeri saja. Erick meyakini potensi Indonesia dengan keuangan syariahnya juga bisa berkembang di tingkat global.

"Sistem keuangan syariah ini tidak cukup dilakukan di dalam negeri, tetapi juga harus menjadi sebuah produk global," kata Erick usai terpilih kembali menjadi Ketua Umum MES pada Musyawarah Nasional VI di Jakarta, Ahad (1/10/2023).

Untuk itu, Erick memastikan terus mendorong tumbuhnya bank syariah menjadi lebih besar. Hal itu sekaligus melahirkan bank-bank syariah yang baru di Indonesia.

Upaya untuk menyebarkan sistem keuangan dan perekonomian syariah sebelumnya sudah dilakukan melalui penguatan bank syariah di Indonesia.  Bank Syariah Indonesia (BSI) kini berhasil masuk menjadi salah satu dalam 12 bank syariah terbesar di dunia.

Memanfaatkan bonus demografi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini menempatkan Oktober 2023 menjadi bulan inklusi. Sementara literasi dan inklusi memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan literasi dan inklusi akan terus didorong. Sebab, lanjut Friderica, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Indonesia itu potensinya luar biasa. Sebagian besar populasinya muslim. Makannya waktunya sekarang memanfaatkan bonus demografi," kata Friderica saat ditemui usai menghadiri acara Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (Sicantiks) di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Terlebih, Friderica mengatakan Malaysia juga sudah lebih dahulu menggarap keuangan syariah dengan serius. Malaysia saat ini sudah berhasil memiliki produk keuangan syariah.

Tak hanya itu, Friderica mengatakan Inggris juga sudah menjadi hub syariah di Eropa. Begitupun juga di dalam negeri, Friderica yakin Indonesia memiliki peluang besar secara global.

Terus tumbuh

Kepala Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK M Ismail Riyadi memastikan sektor keuangan syariah saat ini terus berkembang dan tumbuh. Untuk itu momentum tersebut perlu terus dikembangkan.

"Sektor keuangan syariah berkembang, pertumbuhannya sudah double digit 14-15 persen," kata Ismail saat ditemui usai menghadiri acara Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (Sicantiks) di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Tak hanya itu, Ismail menuturkan secara global posisi Indonesia juga terus berkembang. Dia mengatakan, Indonesia juga masuk dalam 10 besar posisi keuangan syariah.

"Indonesia menempati posisi ketujuh untuk total aset keuangan syariah di dunia berdasarkan Laporan IFDR 2022," ungkap Ismail.

Tak hanya itu, berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023, pariwisata ramah muslim Indonesia menduduki peringkat pertama. Posisi tersebut meningkat dari peringkat kedua pada 2022.

Lalu berdasarkan Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2022, Indonesia menempati posisi ketiga untuk indikator pendidikan dengan skor tertinggi di antara negara lain. Selain itu, berdasarkan Global Islamic Fintech Report Index 2022, Indonesia berada di posisi pertama yang naik satu peringkat dari 2021 didukung oleh perkembangan infrastruktur, ekosistem ekonomi dan keuangan digital syariah.

Dorong literasi 

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyadari tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah di tanah air saat ini belum ideal, baru mencapai 23,3 persen. Ma'ruf menilai hal itu berpengaruh terhadap capaian pangsa pasar keuangan syariah yang baru sekitar 10,9 persen.

Untuk itu, Ma'ruf meyakini kondisi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dapat terus meningkat dan didorong pengembangannya. "Saya berkeyakinan, dengan besarnya potensi Indonesia, angka-angka ini dapat ditingkatkan. Bahkan, literasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia ke depan paling tidak mesti mampu mencapai 50 persen," kata Ma'ruf Ahad (1/10/2023).

Apabila literasi ekonomi dan keuangan syariah di tanah air terus didorong, Ma'ruf yakin akan berdampak pada besarnya penerimaan dan penerapan ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat.

"Hal ini tentu akan meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap perekonomian nasional," tutur Ma'ruf.

Kepala Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK M Ismail Riyadi mengakui saat ini dari sisi supply, pangsa pasar industri keuangan syariah baru 10 persen. Meskipun begitu, Ismail menegaskan saat ini terus meningkat.

"Yang kita tahu dulu market share itu tidak naik-naik. Nah, sekarang sudah mulai naik salah satunya dengan adanya BSI," kata Ismail.

Ismail mengatakan, supply sudah cukup, diferensiasi produk sudah lumayan namun permintaan masih belum cukup banyak sehingga harus didorong. Untuk supply, Ismail memastikan OJK memiliki berbagai roadmap dan arah kebijakan di perbankan dan IKNB.

Lalu saat ini juga tengah difokuskan untuk mendorong permintaan. "Jadi dari masyarakat dan UMKM sendiri mari sekarang melirik ke syariah. Kalau masyarakat belum kenal diedukasi dulu. Kalau UMKM belum matching dengan syariah di matching-kan dengan business matching," jelas Ismail.

Ismail menambahkan, strategi untuk meningkatkan literasi dan inklusi syariah sudah dibuat. Hal itu dilakukan dengan melakukan kolaborasi untuk edukasi lebih masif.

Begitu juga dengan mendiferensiasi produknya agar lebih banyak digunakan. Lalu juga dari sisi infrastruktur edukasi ditambah agar memenuhi kebutuhan atau yang diinginkan masyarakat menggunakan produk dan jasa keuangan syariah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika