Pengamat: Prabowo Butuh Cawapres yang Paham Kebijakan Fiskal dan Moneter
Yayat menilai hanya Anies Baswedan yang berlatar belakang ekonomi dari bakal capres.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menilai bakal calon presiden Prabowo Subianto perlu memilih cawapres yang memiliki latar belakang ekonomi kuat. Menurut dia, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki pengetahuan dasar dalam membaca indikator ekonomi makro.
Ia mengatakan, kebijakan fiskal yang menjadi landasan fundamental ekonomi Indonesia menjadi sangat penting. Terlebih, menurut Yayat, Indonesia memiliki tantangan perekonomian kedepan yang tidak mudah.
Yayat mengatakan, diantara tiga bakal capres yang sudah dideklarasikan, hanya Anies Baswedan yang memiliki latar belakang ekonomi yang mumpuni. "Di mana kebijakan fiskal hubungannya dengan kondisi keuangan negara seperti pendapatan termasuk pajak, dan belanja negara, seperti gaji pegawai, transfer ke daerah, subsidi, dan yang terpenting yang penting saat ini, yaitu kualitas belanja untuk efisiensi belanja dalam rangka memperbaiki struktur APBN," kata Yayan kepada Republika.co.id, Ahad (22/10/2023).
Ke depan, kata Yayan, beban APBN akan semakin berat dengan kondisi ketidakpastian global. Pengendalian utang dan juga meningkatkan pendapatan negara dari pajak ekspor atau impor harus menjadi strategi utama para calon pemimpin negara ini.
"Sehingga pemimpin harus mengetahui kapan kebijakan subsidi dicabut, BLT di distribusikan, pajak dinaikkan, atau kebijakan impor, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga itu, seperti cost-push inflation apakah berasal dari kenaikan biaya, misal biaya transportasi, karena di Indonesia sistem logistik kita yang sangat karut marut; atau demand-pull inflation yaitu inflasi karena adanya peningkatan demand akibat pemulihan ekonomi," tegas Yayan.
Yayan juga menjelaskan indikator tersebut sangat berpengaruh pada pengendalian inflasi. Yaitu, pengendalian inflasi menjadi salah satu indikator penciptaan tenaga kerja. Indikator ini merupakan langkah konkret untuk pengentasan kemiskinan.
"Penciptaan tenaga kerja ini bisa terjadi melalui penciptaan perusahaan (firm creation) karena banyaknya kesempatan usaha sehingga orang bisa membuat usaha baru, dan pembiayaan usaha (financing) karena tingkat suku bunga kredit yang rendah ini hubungannya dengan inflasi," kata Yayan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika