KTT Kairo Belum Capai Kesepakan untuk Hentikan Perang Israel-Hamas
Tidak ada perwakilan dari pihak Israel dan pejabat senior AS di KTT Kairo tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Para pemimpin dan pejabat tinggi dari puluhan negara berkumpul di Ibu Kota Mesir, Kairo, untuk menghadiri konferensi guna membahas cara-cara meredakan perang Israel-Hamas di tengah meningkatnya kekhawatiran konflik Timur Tengah yang lebih luas. Perwakilan dari sejumlah negara termasuk Yordania, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, Inggris, Amerika Serikat, Qatar, dan Afrika Selatan menghadiri pertemuan satu hari pada Sabtu, yang bertajuk KTT Kairo untuk Perdamaian, bersama dengan PBB dan pejabat Uni Eropa.
Dalam pidato pembukaannya, Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi mengundang para pemimpin untuk mencapai kesepakatan mengenai peta jalan guna mengakhiri bencana kemanusiaan di Jalur Gaza. Termasuk menghidupkan kembali jalan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina. Tujuan dari rencana tersebut antara lain pengiriman bantuan ke Gaza dan menyetujui gencatan senjata, diikuti dengan negosiasi yang mengarah pada solusi dua negara.
“Semua nyawa warga sipil penting. Kampanye pengeboman tanpa henti yang terjadi di Gaza saat ini kejam dan tidak masuk akal dalam segala hal. Ini adalah hukuman kolektif terhadap masyarakat yang terkepung dan tidak berdaya. Ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum humaniter internasional. Ini adalah kejahatan perang," ujar Raja Yordania, Abdullah II, dilaporkan Aljazirah.
“Di tempat lain, menyerang infrastruktur sipil dan dengan sengaja membuat seluruh penduduk kelaparan karena makanan, air, listrik, dan kebutuhan dasar akan dikutuk. Akuntabilitas akan ditegakkan. Tetapi tidak di Gaza,” kata Abdullah II.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menghadiri pertemuan puncak tersebut dan meminta koridor kemanusiaan dibuka. Dia juga mengatakan warga Palestina tidak akan pergi meninggalkan tanah air mereka.
“Kami akan tetap berada di tanah kami," ujar Abbas.
Sementara itu, tidak ada perwakilan dari pihak Israel dan pejabat senior Amerika Serikat (AS). Ketidakhadiran Israel dan AS telah mengurangi ekspektasi terhadap tujuan KTT Kairo untuk Perdamaian.
Mesir menyerukan konferensi internasional pekan lalu untuk membahas perkembangan dan masa depan perjuangan Palestina. Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan pertemuan itu akan mencari persetujuan internasional mengenai perlunya deeskalasi dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir, satu-satunya titik akses yang tidak dikendalikan oleh Israel, telah ditutup selama hampir dua pekan di tengah pengeboman Israel terhadap Jalur Gaza. Namun perbatasan ini dibuka pada Sabtu (21/10/2023) dan hanya mengizinkan masuknya 20 truk bantuan.
Mesir adalah negara Arab pertama yang....
Mesir adalah negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1979. Mesir khawatir terjadi eksodus massal warga Palestina ke wilayahnya.
Presiden el-Sisi mengatakan, jutaan warga Mesir akan menentang pemindahan paksa warga Palestina ke Sinai. Dia menambahkan, tindakan seperti itu akan mengubah semenanjung Mesir menjadi basis serangan terhadap Israel. Posisi Mesir mencerminkan ketakutan negara-negara Arab bahwa warga Palestina akan kembali melarikan diri atau terpaksa meninggalkan rumah mereka secara massal, seperti yang terjadi selama perang yang menjadi cikal bakal pembentukan negara Israel pada 1948, atau dikenal sebagai peristiwa Nakba.
Asisten profesor studi Timur Tengah di Universitas Hamad Bin Khalifa di Doha, Marc Owen Jones mengatakan, ada sejumlah besar kemegahan politik dalam pernyataan pembukaan para pemimpin Arab di KTT Kairo. Terutama ketika mereka menegaskan kembali komitmen terhadap solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
“Hal ini sebagian besar berkaitan dengan legitimasi domestik para pemimpin ini, khususnya el-Sisi yang khawatir masyarakat akan bergolak jika mereka tidak melihat dia melakukan apa pun untuk perjuangan Palestina,” kata Owen Jones.
Owen Jones mengatakan, dampak pertemuan puncak terhadap perkembangan di lapangan akan terbatas. Dia mengatakan hasil praktis yang realistis adalah gencatan senjata, dan setidaknya, lebih banyak bantuan kemanusiaan yang disalurkan.
“Saya tidak bisa melihat, tanpa adanya Israel di meja perundingan, bahwa akan ada kekuatan politik yang cukup di sini untuk menghentikan pemboman Israel di Gaza," ujar Owen Jones.
Berbicara di KTT Kairo, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan gencatan senjata kemanusiaan secepatnya. Ia menekankan tiga hal penting untuk membantu meredakan krisis ini, antara lain pertama, bantuan kemanusiaan yang segera, tidak terbatas dan berkelanjutan untuk warga sipil yang terkepung di Gaza. Kedua, pembebasan segera tanpa syarat seluruh sandera di Gaza. Ketiga, upaya untuk mencegah penyebaran kekerasan, yang meningkatkan risiko dampaknya.
Bentrokan di perbatasan Israel dengan Lebanon dan upaya serangan oleh pasukan yang didukung Iran di tempat lain telah memicu kekhawatiran akan adanya dampak buruk, terutama jika Israel melancarkan serangan darat. Sementara meningkatnya pelecehan anti-Islam dan anti-Yahudi di seluruh dunia telah meningkatkan kekhawatiran keamanan di banyak negara.
Dala pertemuan puncak di Kairo, Menteri Luar Negeri Inggris, James Cleverly menyerukan profesionalisme serta pengendalian diri dari militer Israel. Cleverly masih percaya pada kekuatan diplomasi dan menjamin masa depan ketika Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika