LSI: Putusan MK Bisa Turunkan Angka Dukungan ke Prabowo Maupun Ganjar, Untungkan Anies

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) disebut bisa menurunkan dukungan masyarakat kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dan justru menguntungkan Anies Baswedan. Hal ini merupakan potret hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) atas sikap publik terhadap dukungan kepada calon presiden maupun calon wakil presiden usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres. 

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan mengatakan, dari sekitar 37,2 persen responden survei yang mengetahui putusan MK, ada sebanyak 48 persen setuju dan 43 persen tidak setuju. Dari jumlah 48 persen yang setuju tersebut adalah sebanyak 41 persen responden yang mendukung Prabowo, lalu Ganjar 33,8 persen dan 16 persen mendukung Anies. Sedangkan di 43 persen yang tidak setuju putusan MK, sebanyak 37 persen mendukung Prabowo, kemudian 27,6 persen mendukung Ganjar serta 23,9 persen mendukung Anies.

"Artinya, ketidaksetujuan terhadap putusan MK menurunkan dukungan baik untuk Prabowo maupun untuk Ganjar. Sementara dukungan untuk Anies meningkat," ujar Djayadi dalam rilis survei LSI bertajuk Sikap Publik terhadap Putusan MK dan Dampaknya terhadap Dukungan Politik dalam Pemilu 2024, Ahad (22/10/2023).

Djayadi meyakini, jika semakin banyak masyarakat yang mengetahui putusan MK dan angka ketidaksetujuan bertambah, maka akan bertambah juga potensi penurunan.

"Nah klo mau liat lebih jauh, kalau masyarakat yang tahu lebih banyak angka untuk ketidaksetujuan atau setuju, kalau makin banyak yang tidak setuju itu berarti dampaknya bisa lebih positif ke salah satu calon yaitu Anies Baswedan dan bisa lebih negatif ke Ganjar ke Prabowo," ujar Djayadi.

Sementara itu, survei juga memotret masyarakat yang lebih banyak menilai putusan MK ini tidak adil. Hal ini jika ditanyakan kepada masyarakat yang tahu atau tidak tahu Ketua MK adalah ipar dari Presiden Jokowi, dengan perbandingan 40,1 menilai tidak adil dan 38,7 persen mengatakan putusan itu adil.

Sedangkan di kalangan masyarakat yang tahu Ketua MK adalah adik ipar Jokowi, maka hampir 60 persen responden menilai putusan itu sangat tidak adil.

"Kalau misalnya yang tahu Ketua MK adik ipar Jokowi itu makin banyak, maka penilaian bahwa keputusan MK sgt tidak adil krn menguntungkan keluarga Presiden makin banyak lagi. Jadi kalau kita liat putusan ini putusan beririko bagi presiden dan Ketua MK," ujarnya.

Survei dilakukan pada 16-18 Oktober 2023 melalui telepon dengan metode random digit dialing (RDD) ke 1.229 responden. Margin of error dari survei ini diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika