PDIP Diprediksi akan Tarik Seskab Pramono Anung dari Kabinet Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti meyakini, PDIP akan mengevaluasi keberadaan kadernya di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai respons atas manuver politik Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

"PDIP mungkin akan mengevaluasi keberadaan kadernya di kabinet. Tapi, PDIP tidak akan mengatakan 'kami tarik anggota kabinet kami', paling diminta satu kader untuk keluar mengundurkan diri," ujar Ray ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin (23/10/2023).

Ray memperkirakan, kader PDIP yang akan ditarik adalah Pramono Anung yang kini menjabat sebagai sekretaris kabinet (seskab). Pasalnya, eks sekjen PDIP tersebut awalnya ditempatkan di pos tersebut untuk menjembatani komunikasi Jokowi dan PDIP.

Dengan meningkatnya ketegangan antara Jokowi dan PDIP seperti sekarang, sambung dia, tentu keberadaan Pramono tak dibutuhkan lagi di posisi tersebut. Selain itu, PDIP bisa menggunakan alasan bahwa Pramono akan dilibatkan dalam kampanye sehingga tidak efektif jika masih menjabat sebagai Seskab.

"Pak Pramono adalah orang PDIP yang tentu saja kalau disuruh memilih Pak Jokowi atau PDIP, dia akan memilih PDIP," kata Ray.

Menurut Ray, menarik Pramono dari kabinet akan menjadi sinyal dari PDIP bahwa partai berlogo banteng moncong putih itu tidak lagi di bawah bayang-bayang Jokowi. Cara itu juga tidak akan menimbulkan kesan Jokowi dan PDIP sedang melakukan perang terbuka.

Pasalnya, kata Ray, apabila PDIP mengambil sikap konfrontasi, maka akan merugikan suara partai. "Situasi ini (tidak konfrontatif) penting bagi PDIP supaya pemilih Pak Jokowi itu tidak langsung lari dari PDIP," ucap Ray.

Selain menarik satu kadernya dari kabinet, PDIP diyakini pula akan memecat Gibran. Lalu, PDIP akan membuat Jokowi tidak lagi berperan aktif dalam penentuan arah kebijakan partai.

Ray menyebut, PDIP sebenarnya sudah mulai tidak melibatkan Jokowi sebagaimana tampak dalam acara deklarasi Mahfud sebagai cawapres pendamping Ganjar. PDIP menggelar deklarasi saat Jokowi sedang kunjungan kerja ke luar negeri.

"Dengan tidak hadirnya Pak Jokowi dalam deklarasi cawapres, berarti benar Pak Jokowi bukan lagi faktor (penentu) di PDIP. Itu yang saya sebut memasifkan," kata Ray.

Prabowo Subianto pada Ahad (22/10/2023) malam WIB, mengumumkan bahwa koalisi partai pendukungnya sudah sepakat menjadikan Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Padahal, putra sulung Presiden Jokowi itu masih berstatus sebagai kader PDIP.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengaku merestui Gibran maju dalam Pilpres 2024. "Orang tua itu tugasnya hanya mendoakan dan merestui keputusan (Gibran) semuanya. Karena sudah dewasa ya jangan terlalu mencampuri urusan," kata Jokowi seusai menjadi Pembina Upacara Hari Santri di Tugu Pahlawan Surabaya, Ahad (22/10/2023).

PDIP aka pecat Gibran...

Ray Rangkuti menilai, PDIP akan merespons langkah Presiden Jokowi merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming, menjadi cawapres pendamping Prabowo. PDIP diyakini akan bersikap tegas.

Terhadap Gibran, kata Ray, PDIP diyakini akan menonaktifkan atau memecatnya sebagai kader. Langkah itu sudah sepatutnya dilakukan karena Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo yang merupakan rival capres PDIP Ganjar Pranowo.

Adapun terhadap Jolowi, Ray meyakini PDIP akan mempasifkan keanggotaannya. "Yang disebut mempasifkan itu artinya tidak melibatkan Pak Jokowi dalam aktivitas-aktivitas besar dan kecil PDIP," kata Ray ketika dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Senin.

Ray menyebut, PDIP sebenarnya sudah mulai tidak melibatkan Jokowi sebagaimana tampak dalam acara deklarasi Mahfud sebagai cawapres pendamping Ganjar. PDIP menggelar deklarasi saat Jokowi sedang kunjungan kerja ke luar negeri.

"Dengan tidak hadirnya Pak Jokowi dalam deklarasi cawapres, berarti benar Pak Jokowi bukan lagi faktor (penentu) di PDIP. Itu yang saya sebut memasifkan," kata Ray.

Ikuti Whatsapp Channel Republika