In Picture: 16 Guru Besar Hukum Tata Negara Laporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua MK
Pelapor menganggap adanya dugaan pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi.
Perwakilan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) Violla Reininda (ketiga kanan) mendampingi petugas yang membawa berkas pelaporan pelanggaran di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (26/10/2023). CALS yang merupakan perwakilan dari 16 Guru Besar atau Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dan penasihat hukum itu melakukan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman terkait putusan tentang syarat umur dari calon presiden dan calon wakil presiden.
Perwakilan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) Violla Reininda (kelima kiri) memberikan keterangan pers usai menyerahkan berkas pelaporan pelanggaran di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (26/10/2023). CALS yang merupakan perwakilan dari 16 Guru Besar atau Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dan penasihat hukum itu melakukan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman terkait putusan tentang syarat umur dari calon presiden dan calon wakil presiden.
Red: Mohamad Amin Madani
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perwakilan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) Violla Reininda (ketiga kanan) mendampingi petugas yang membawa berkas pelaporan pelanggaran di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (26/10/2023).
CALS yang merupakan perwakilan dari 16 guru besar atau pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara dan penasihat hukum itu melakukan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman terkait putusan tentang syarat umur dari calon presiden dan calon wakil presiden.
sumber : Antara
Ikuti Whatsapp Channel Republika Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler