Dokumen Rahasia Ungkap 4 Skenario Israel Usir Semua Warga Palestina dari Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Sebuah dokumen yang dikumpulkan oleh Kementerian Intelijen Israel merekomendasikan pemindahan penduduk sipil Gaza ke Semenanjung Sinai Mesir sebagai solusi bagi Jalur Gaza setelah penggulingan penguasa Hamas. Laporan ini diketahui melalui salinan dokumen yang diterbitkan oleh situs Sicha Mekomit.

Dokumen tersebut yang bertanggal 13 Oktober dirancang oleh Kementerian Intelijen Israel. Tahap pertama memaksa warga Palestina keluar dari tanahnya. Kedua, membentuk kota-kota tenda di Sinai, Mesir. Ketiga, hanya membuka koridor kemanusiaan yang menghubungkan Palestina dan Sinai. Terakhir, membangun kota di tanah tak bertuan beberapa kilometer jauhnya di dalam Mesir dan memastikan agar warga Palestina tidak bisa kembali.

Rencana tersebut mencatat kemungkinan adanya masalah dengan legitimasi internasional. Tapi, upaya ini dinilai bisa dilakukan dengan menjadikannya sebagai solusi bagi populasi pengungsi yang mencari perlindungan dari perang. Mereka mengeklaim pemindahan paksa tersebut juga akan menjadi peringatan bagi Hizbullah, mungkin sama seperti yang dilakukan Israel di Lebanon selatan, sebuah wilayah yang sebelumnya diduduki oleh militer Israel dari 1982 hingga 2000.

Dokumen tersebut juga mencakup dua pilihan lain dikutip dari Haaretz. Pilihan tersebut memberikan kendali kepada Otoritas Palestina untuk menjalankan Jalur Gaza atau Israel membentuk “pemerintahan Arab lokal” bagi penduduk Gaza yang tetap tinggal setelah jatuhnya Hamas.

Hanya saja, kedua opsi tersebut telah ditolak karena dianggap bermasalah dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang mendasarinya adalah fakta bahwa hal tersebut tidak akan berfungsi sebagai pencegah dalam menyerang Israel.

Intelijen Israel mengkonfirmasi dokumen rahasia itu...

Kementerian Intelijen mengkonfirmasi keberadaan dokumen tersebut, tetapi sebuah sumber yang mengetahui penyusunan dokumen tersebut mengatakan, bahwa kabinet diperkirakan tidak akan memperdebatkan usulan tersebut. Kementerian Intelijen bukanlah entitas pemerintah yang akan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan tersebut.

Amerika Serikat (AS) secara terbuka dan pribadi menentang rencana pemindahan warga Gaza ke Sinai. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat dimulai setelah diplomasi ulang-aliknya segera setelah tanggal 7 Oktober.

Selain itu, Presiden AS Joe Biden menegaskan kepada Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sissi bahwa warga Palestina di Gaza tidak mengungsi ke Mesir atau negara lain mana pun baru-baru ini pada akhir pekan ini.

“Ini adalah dokumen awal yang dapat ditemukan dalam puluhan versi di semua tingkat pemerintahan dan dinas keamanan. Masalah ‘hari setelahnya’ belum dibahas di forum resmi mana pun di Israel, yang kini fokus pada penghapusan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas," ujar Kantor Perdana Menteri menanggapi isi dokumen yang bocor tersebut.

Sumber-sumber di Kementerian Intelijen meremehkan pentingnya dokumen tersebut. Namun hal ini merupakan bukti awal bahwa pejabat pemerintah Israel sedang mengkaji strategi keluar setelah tujuan Israel untuk mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza tercapai.

Menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober, Israel merespons dengan pemboman udara besar-besaran terhadap Kota Gaza di bagian utara Jalur Gaza dan di tempat lain. Pihak berwenang Israel telah mendesak penduduk di bagian utara Jalur Gaza untuk pindah ke selatan.

Lebih dari 1,4 juta orang di seluruh Gaza telah meninggalkan rumah mereka, hampir setengahnya memadati sekolah dan tempat penampungan PBB. Perpindahan ini menyusul peringatan berulang kali dari militer Israel bahwa mereka akan berada dalam bahaya jika tetap berada di Gaza utara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika