Kasus Bobby dan Gibran Dinilai Berbeda oleh PDIP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Kehormatan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun menerima penjelasan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang ingin mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, ia menejelaskan bahwa kasus yang terjadi dengan Bobby berbeda dengan Gibran.

Sebab, Gibran saat itu sudah mengklarifikasi bahwa dirinya akan mengikuti seluruh arahan Megawati Soekarnoputri. Namun pada akhirnya, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menerima pinangan untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo.

"Kalau Mas Bobby kan nggak, dia selama ini nggak pernah ada masalah dengan partai, baru kemarin dia deklarasi, baru disampaikan, karena relawan ke sana ya. Nah itu yang kita minta klarifikasi, pernyataan itu," ujar Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (6/11/2023).

"Tadi dia sampaikan, waduh saya ini bagaimanapun besar hari ini karena PDI Perjuangan, ya tapi tidak bisa," sambungnya menegaskan.

PDIP sendiri memberikan waktu selama dua hingga tiga hari untuk memikirkan keputusannya. Jika tetap ingin mendukung Prabowo-Gibran, ia harus menyerahkan kartu tanda anggota (KTA) dan mengundurkan diri sevara resmi.

Bobby disebutnya tengah dilema dengan keputusannya untuk mendukung Prabowo-Gibran atau mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Namun ia menegaskan, menantu Jokowi itu harus mengambil keputusan, karena pihaknya sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Ya silakan kau pergi beberapa hari ini, ya, lalu kembalikan KTA PDI Perjuangan sebagai tanda pengunduran diri dari PDI Perjuangan," ujar Komarudin.

Seusai pertemuan dengan Komarudin, Bobby tak menjelaskan, apa yang disampaikannya dalam pertemuan itu. "Sudah saya sampaikan pada Pak komarudin Watubun, tadi sudah," singkat Bobby dari dalam mobilnya yang meninggalkan Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (6/11/2023).

a

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, bahwa pihaknya terbuka dengan dukungan siapapun kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Termasuk dari Wali Kota Medan Bobby Nasution yang notabenenya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Soal urusan Mas Bobby ke PDIP, soal urusan Mas Gibran ke PDIP, kami kembalikan ke mereka. Itu bukan wilayah kami, kami tidak akan intervensi, justru kami menghormati hubungan diantara mereka. Kami doakan bisa diselesaikan dengan baik-baik dan elegan," ujar Habiburokhman di Hotel Sahid, Jakarta, Ahad (5/11/2023).

Kendati demikian, ia menyinggung Muhammad Jusuf Kalla (JK) yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Saat itu, JK merupakan kader Partai Golkar yang dukungannya diberikan kepada Prabowo.

Saat itu, PDIP juga disebut tak mempermasalahkan status JK yang merupakan kader Partai Golkar. Hal yang serupa kembali terjadi kepada Gibran, yang saat ini secara tertulis masih merupakan kader partai berlambang kepala banteng itu.

"Jadi wajar saja, boleh saja seorang kader partai A, diajukan oleh koalisi partai yang lain. Kan PDIP juga sudah mempraktekkan waktu pak Jusuf Kalla maju bersama pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla kader Golkar, tidak mundur dari Partai Golkar," ujar Habiburokhman.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan, hubungan PDIP dengan Presiden Joko Widodo memanas sejak putra presiden, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kondisi ini, dinilai Najmuddin, bisa menguntungkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar

“Memanasnya hubungan Jokowi dengan PDIP sudah terungkap di publik. Di mana sejumlah elite PDIP mulai mengungkit lagi wacana presiden 3 periode yang digaungkan menteri-menteri dan peringgi partai koalisi pendukung Jokowi sejak 2021 lalu,” kata Najmuddin, Senin (30/10/2023). 

Najmuddin menyebut dalam perseteruan antara PDIP dengan Jokowi yang kini berada di belakang gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Karena kubu perubahan kata dia tidak perlu menghabiskan engergi dalam pusara konflik dengan kubu mana pun serta dapat fokus kepada agenda pemenangan.

Memang, kata Najmuddin, nama Muhaimin juga disebut-sebut sebagai salah satu sosok yang dulu menggaungkan isu presiden 3 periode atau penundaan Pemilu. Tetapi, Najmuddin melihat kini Koalisi Perubahan tidak lagi menggubris isu tersebut dan sama sekali tidak ikut-ikutan meramaikan perserteruan Istana dengan PDIP.

“Ini sebuah keuntungan bagi kubu Anies Muhaimin. Energi mereka fokus untuk agenda pemenangan serta kampanye,” ujar Najmuddin.

Najmuddin menambahkan, walau elektabilitas pasangan Amin masih berada di bawah Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud, tapi fakta acara yang digelar Koalisi Perubahan yang selalu terlihat lebih ramai tidak dapat dipandang sebelah mata. Najmuddin melihat ada dorongan dari massa tanpa dimobilisasi untuk mendukung Amin.

“Kita tahu bahwa survei bukanlah gambaran pasti hasil rekapitulasi suara pilpres oleh KPU nanti. Ini harus jadi perhatian kubu Ganjar dan kubu Prabowo,” kata Najmuddin menambahkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika