Semua Parpol Pengusung Capres 2024, Paham Cara Hadapi Kecurangan

Oleh Nasrullah Larada, Mantan Anggota DPR RI dan Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII)

Pascapenetapan dan pengambilan nomor urut capres-cawapres, seyogianya semua fokus pada pemenangan calon masing-masing. Isu dan opini yang sengaja diembuskan perihal potensi adanya perilaku kecurangan, ketidaknetralan TNI, Polri, ASN, pejabat negara/daerah bukanlah ranah timses dari masing-masing capres, terlebih jika ada yg mengaku pengamat tapi sejatinya timses dari salah satu capres. 

Terkait dengan pembentukan opini adanya potensi kecurangan dan netralitas aparat, tentunya semua parpol pengusung capres sudah bisa memahami cara melakukan tindakan tersebut dan begitu pula cara mengantisipasinya.

Coba kita review Pilpres 2009 dan 2019. Pilpres 2009 SBY maju menjadi Capres setelah partainya memenangkan pileg dengan kenaikan suara dan jumlah kursi DPR RI yang maha dahsyat, kenaikan mencapai 110% lebih dibanding suara dan kursi DPR 2004. Pascapileg, pelaksanaan pilpres 8 Juli 2009, SBY berhasil memenangkan satu putaran dengan perolehan suara 60,80% yang diusung oleh Partai Demokrat, PAN, PKS, PKB dan PPP. Pascapilpres banyak opini adanya kecurangan dan keterlibatan aparat.

Artinya, kecenderungan incumbent utuk melakukan tindakan tersebut menjadi satu poin kecurigaan para pihak yang menjadi lawan. Dan tentunya jika itu dilakukan, para partai yang mengusung dianggap ikut merencanakan dan minimal mengetahui rencana tersebut. 

Kemudian Pilpres 2019, capres incumbent Jokowi melawan Prabowo. Saat itu Jokowi diusung oleh PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, dan lainnya. Sementara Prabowo diusung oleh Gerindra, PAN, PKS, Demokrat.

Pada masa masa kampanye, pembelahan kedua pendukung capres sangatlah tajam hingga memunculkan polarisasi di masyarakat bawah dengan istilah cebong-kadrun. Bahkan isu adanya kecurangan dan keterlibatan pihak aparat, sangat kental mempengaruhi opini yang ada.

Lepas ada tidaknya kecurangan, jika itu terjadi, partai-partai pengusung yang terlibat pembahasan, diskusi dan rapat-rapat mengagur strategi pemenangan sudah sangat paham bagaimana melakukan kemenangan mutlak.

Di Pilpres 2024, isu akan adanya potensi kecurangan dan pelibatan aparat (TNI, Polri, ASN, pejabat dll) muncul kembali pasca pengambilan nomor urut capres/cawapres. Andiakan isu yang dibentuk itu benar-benar akan terjadi, tentunya tiap parpol pengusung tidak perlu khawatir dong.

Pastinya dengan pengalaman parpol-parpol terlibat dalam proses kecurangan dan pelibatan aparat pada  Pilpres 2009 dan Pilpres 2019, seharuanya mereka sudah bisa mengantisipasi dan menyiapkan strategi penangkal untuk mengalahkan prilaku kecurangan dan keterlibatan aparat.

Jadi, aneh saja jika sekarang para partai pengusung teriak teriak “Aparat harus netral dan hindari kecurangan”. Padahal dalam Pilpres 2024 ini, semua parpol pengusung capres pernah terlibat langsung dalam merekayasa, merencanakan serta melakukan upaya kecurangan untuk memenangkan capresnya pada tahun 2009 dan 2019. 

Untuk itu, pascapenetapan nomor capres, lebih baik para timses fokus pada pemenangan capres, bagaimana mengatur strategi jitu untuk memenangkan calonnya. Jangan hanya sebar hoaks, isu, dan cara-cara menjelek-jelekkan calon dan timses lainnya. 

Jika ada timses yang yakin sekali adanya kecurangan dengan melibatkan aparat, lebih baik usul saja agar capres yang didukung mundur dari pencapresan.

Ya pastinya jika kalah, teriakan curang akan menggema, inilah yang disebut pecundang. Jika ada potensi kecurangan, jawabnnya hanya satu, antisipasi dengan mengatur strategi mengalahkan kecurangan. Dan tugas rakyat adalah ikut berpartisipasi aktif mengawsi di semua TPS, KPS (desa), PPK (kecamatan), KPUD, KPUP dan KPU RI.

Saatnya rakyat membentuk Tim Pengawas dan Perlawanan Kecurangan Pilpres 2024. Awasi dan viralkan semua bentuk kecurangan dan keterlibatan aparat di media sosial. Jika semua upaya antisipasi telah dilakukan, apa pun hasilnya, harus kita terima dengan legawa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika