Rabu , 10 Jan 2024, 16:45 WIB
Wakil Ketua Komisi III Apresiasi Kinerja Kejaksaan Agung Tahun 2023
Selasa , 21 Nov 2023, 14:56 WIB
Ganjar Beri Nilai 5, Ketua Komisi III Justru Sebut Penegakan Hukum Baik-Baik Saja
Rabu , 15 Nov 2023, 14:34 WIB
Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Sahroni Sebut Ada yang Cari Muka Agar Dilindungi
Rabu , 27 Sep 2023, 15:34 WIB
Pemerintah tak Masukkan PPPK Paruh Waktu untuk Honorer ke Revisi UU ASN
Selasa , 26 Sep 2023, 18:04 WIB
Komisi III Sepakat Pilih Arsul Sani Jadi Hakim MK
Senin , 25 Sep 2023, 17:41 WIB
Calon Hakim MK Ini Janji Jika Terpilih Bakal Konsultasi ke DPR Sebelum Putusan
Ahad , 30 Jul 2023, 12:51 WIB
Legislator Ungkit Kasus Helikopter AW-101 di tengah Polemik TNI-KPK
Jumat , 14 Jul 2023, 16:36 WIB
Legislator Demokrat Sebut Perpanjangan SIM Jadi Instrumen Cari Duit
Selasa , 04 Jul 2023, 14:27 WIB
Habiburokhman Ngaku Berat Gantikan Desmond: Almarhum Kritis dan Tegas
Jumat , 26 May 2023, 13:02 WIB
Komisi III Nilai Pembahasan RUU Perampasan Aset akan Alot
Kamis , 25 May 2023, 15:46 WIB
Politikus Demokrat Sebut MK Ikut Bermain Politik dengan Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK
Politikus Demokrat Sebut MK Ikut Bermain Politik dengan Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman memertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, terkait masa jabatan mereka yang akan habis. Dengan putusan ini, MK merestui perpanjangan jabatan pimpinan-pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun. Artinya, jabatan Ketua KPK Firli Bahuri dan...
Kamis , 25 May 2023, 15:46 WIB
Politikus Demokrat Sebut MK Ikut Bermain Politik dengan Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK
Kamis , 25 May 2023, 15:39 WIB
Komisi III Tegaskan Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK Final dan Mengikat
Rabu , 17 May 2023, 20:33 WIB
Komisi III DPR Minta Publik tak Berspekulasi Soal Penetapan Tersangka Johnny Plate
Kamis , 11 May 2023, 13:33 WIB
RUU Perampasan Aset Dirasa Perlu Banyak Masukan Ahli
Selasa , 02 May 2023, 17:30 WIB
Sahroni Desak Polisi Tertibkan Pengemis Gadungan: Merugikan Kemanusiaan
Kamis , 20 Apr 2023, 16:24 WIB
Komisi III DPR Terbuka untuk Draft RUU Perampasan Aset yang Diusulkan Pemerintah
Senin , 17 Apr 2023, 08:11 WIB
Komisi III DPR RI Apresiasi Kinerja Kapolri Listyo Sigit
Jumat , 14 Apr 2023, 14:12 WIB
Komisi III DPR Apresiasi Kinerja Kejaksaan Usut Kasus Korupsi Adik Menteri Pertanian
Selasa , 11 Apr 2023, 19:58 WIB
Ketua Komisi III Dukung Satgas TPPU: Kita Tuntaskan!
Senin , 10 Apr 2023, 14:01 WIB
Soal Beda Data, Komisi III Undang Kembali Mahfud dan Sri Mulyani Besok
Selasa , 21 Mar 2023, 20:01 WIB
Komisi III Panggil Mahfud dan Sri Mulyani Dalami Transaksi Mencurigakan
Rabu , 15 Feb 2023, 17:55 WIB
Demokrat Desak PPATK Telusuri Dugaan Dana untuk Tunda Pemilu 2024
Demokrat Desak PPATK Telusuri Dugaan Dana untuk Tunda Pemilu 2024
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman menjadi pihak yang menyampaikan adanya dana besar untuk menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024. Jelasnya, ia mendengar adanya isu tersebut dan meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri dugaan tersebut."Coba PPATK menelisik, buka mata, buka telinga ya kan, buka mata, buka telinga. Saya minta PPATK...
Rabu , 15 Feb 2023, 17:55 WIB
Demokrat Desak PPATK Telusuri Dugaan Dana untuk Tunda Pemilu 2024
Rabu , 15 Feb 2023, 17:01 WIB
Soal Revisi UU MK, Bambang Pacul: Evaluasi Hakim-hakim yang tak Menjalankan Tugas
Rabu , 15 Feb 2023, 16:51 WIB
Mahfud: MK Harus Bebas dari Pengaruh Kekuasaan
Senin , 06 Feb 2023, 08:33 WIB
Sembilan Hakim MK Dilaporkan Atas Dugaan Ubah Frasa ke Polda Metro Jaya
Senin , 06 Feb 2023, 07:12 WIB
Penetapan Hasya Sebagai Tersangka Dinilai tak Logis Secara Hukum
Jumat , 03 Feb 2023, 16:33 WIB
Anggota Polri Lolos Jadi Hakim Ad hoc HAM
Kamis , 02 Feb 2023, 15:33 WIB
Polisi Diminta Segera Cabut Status Tersangka Kecelakaan Hasya
Kamis , 02 Feb 2023, 14:26 WIB
Keluarga Berhalangan Hadir, Komisi III DPR Batal Gelar RDPU Kecelakaan Haysa
Senin , 30 Jan 2023, 12:42 WIB
Vonis Bebas Bos Indosurya Dinilai Lukai Keadilan
Senin , 16 Jan 2023, 18:50 WIB
Komisi III DPR Sebut LPSK Luput dari Kasus Perkosaan di Lahat
Ahad , 15 Jan 2023, 16:17 WIB
Polri Diminta Segera Usut Bentrok TKA dengan Pekerja Lokal di Morowali
Jumat , 16 Dec 2022, 13:53 WIB
UU Ekstradisi Diklaim Membuat Singapura tak Lagi Jadi Pelarian untuk Koruptor
UU Ekstradisi Diklaim Membuat Singapura tak Lagi Jadi Pelarian untuk Koruptor
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menanggapi sahnya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan atau Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives. Menurutnya, undang-undang tersebut dapat membawa penegakan hukum menjadi lebih...
Jumat , 16 Dec 2022, 13:53 WIB
UU Ekstradisi Diklaim Membuat Singapura tak Lagi Jadi Pelarian untuk Koruptor
Jumat , 25 Nov 2022, 19:07 WIB
Pusako Sebut RKUHP Masih Jauh dari Harapan
Kamis , 24 Nov 2022, 18:20 WIB
Komisi III Sepakati Pengambilan Keputusan Tingkat I RKUHP
Kamis , 24 Nov 2022, 15:14 WIB
Komisi III Minta Penjelasan Detail Frasa Penghinaan di RKUHP
Kamis , 24 Nov 2022, 05:56 WIB
Jaksa Agung Sebut 2.103 Kasus Dituntaskan dengan Keadilan Restoratif
Rabu , 09 Nov 2022, 17:07 WIB
Komisi III Dalami Hasil Revisi dan Sosialisasi RKUHP
Kamis , 13 Oct 2022, 15:14 WIB
DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Hakim
Rabu , 28 Sep 2022, 21:41 WIB
Komisi III DPR Sepakati Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK Pengganti
Rabu , 28 Sep 2022, 13:13 WIB
Komisi III Pilih Calon Pimpinan KPK dengan Voting
Sabtu , 03 Sep 2022, 07:18 WIB
Tersangka Narkotika Meninggal, Ini Pesan Komisi III DPR ke Polda Kalsel
Rabu , 31 Aug 2022, 07:55 WIB
Desmond: Komisi III Lakukan Pengawasan Penegakan Hukum Kasus Sambo
Rabu , 24 Aug 2022, 10:50 WIB
Komisi III Dukung Kejaksaan Bersih-Bersih
Komisi III Dukung Kejaksaan Bersih-Bersih
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menegaskan Komisi III DPR mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung "bersih-bersih" dan mengusut kasus dugaan korupsi di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta."Seluruh pimpinan dan anggota Komisi III DPR mendukung penuh jajaran Kejaksaan Agung memburu koruptor kakap dan segera mengembalikan uang negara," kata Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen,...
Rabu , 24 Aug 2022, 10:50 WIB
Komisi III Dukung Kejaksaan Bersih-Bersih
Rabu , 10 Aug 2022, 23:34 WIB