Muhammadiyah Minta Difabel tak Dijadikan Objek Politik
Yamin menyoroti pendataan kelompok difabel di Indonesia yang masih belum sinkron.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2023 kali ini bertepatan dengan momentum Pemilu 2024. Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Nurul Yamin menilai wajar jika isu soal disabilitas diwacanakan para kandidat capres dan cawapres.
"Tidak heran apabila isu terkait kelompok disabilitas hari ini cukup mewarnai wacana politik para kontestan," kata Yamin dalam keterangannya Ahad (3/12/2023).
Yamin kemudian secara khusus menyoroti potensi kelompok difabel yang hanya dijadikan sebagai objek di tahun politik ini. "Maka pertanyaan mendasar apakah masyarakat difabel sudah diperlakukan sebagai subjek dalam proses pembangun bangsa, termasuk politik?" ucapnya.
Sebagai refleksi dari Hari Disabilitas Internasional kali ini, Yamin juga menambahkan pentingnya jaminan hak politik oleh penyelenggara pemilu dan pihak terkait lain tidak boleh terabaikan.
"Karena difabel itu memiliki ragam jenis, maka sosialisasi dan pendampingan pemenuhan hak politik difabel mutlak adanya agar mampu melaksanakan partisipasi politiknya," ungkap Yamin
Yamin juga menyoroti pendataan kelompok difabel di Indonesia yang dinilai masih belum sinkron antar-instansi sehingga diperlukan partisipasi masyarakat dalam memastikan terpenuhinya hak politik kelompok difabel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika