Pemkot Bandung Bantu Perbaiki 79 Rutilahu di Babakan Ciparay
Bantuan program rutilahu nilainya Rp 20 juta per rumah.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kecamatan Babakan Ciparay. Ada 79 rutilahu yang menjadi sasaran.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengatakan, program bantuan perbaikan rutilahu itu merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat miskin.
“Pemerintah harus menjalankan amanat dari undang-undang yang namanya perlindungan terhadap satu di antaranya masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin. Pemerintah kota membantu melalui program rutilahu,” kata Bambang, saat meninjau rutilahu yang mendapat bantuan perbaikan di Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Selasa (5/12/2023).
Bambang menjelaskan, bantuan perbaikan rutilahu itu nilainya Rp 20 juta per rumah. Masyarakat yang mendapat bantuan ini, kata dia, mesti dapat membuktikan kepemilikan tanah. Menurut dia, di wilayah Kecamatan Babakan Ciparay bantuan ditujukan untuk 79 rutilahu.
“Untuk RW sini ada lima rumah. Untuk total di kecamatan Babakan Ciparay ada 79. Makanya hari ini kita coba telusuri dan melihat beberapa masyarakat yang berpotensi untuk dibantu,” kata Bambang.
Saat melakukan peninjauan, Bambang menyoroti padatnya permukiman di Babakan Ciparay, yang penghuninya didominasi masyarakat ekonomi rendah. Menurut dia, ada solusi lain dari pemerintah untuk masyarakat di kawasan padat penduduk ini.
“Sebetulnya kita punya program yang namanya rusunawa, rusunami, begitu ya. Itu juga sebagai salah satu alternatif,” kata Bambang.
Ihwal kemiskinan di Kota Bandung, Bambang menyebut ada sejumlah faktor yang dapat memengaruhinya. Salah satunya terkait dengan pekerjaan, di mana minimnya lapangan kerja, serta kemampuan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan atau penyedia lowongan kerja.
Terkait hal itu, Bambang mengatakan, Pemkot Bandung berupaya terus menggulirkan program pembinaan dan pelatihan keterampilan, sehingga dapat menjadi bekal masyarakat untuk masuk dunia kerja.
“Pemerintah harus memberikan keterampilan yang sesuai dengan yang pasar butuhkan. Banyak variabelnya itu dan kita terus identifikasi, sehingga angka pengangguran, angka kemiskinan, kita harus bisa kita tekan,” kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika