Jelang Divestasi Saham, Vale Indonesia Rombak Jajaran Direksi

Kontrak Karya (KK) Vale Indonesia akan berakhir pada 28 Desember 2025 mendatang.

AP Photo/Dita Alangkara
Balambano hydroelectric plant adalah salah satu bendungan milik PT Vale Indonesia.
Rep: Intan Pratiwi Red: Lida Puspaningtyas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Vale Indonesia Tbk (INCO) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Rabu (6/12/2023). Berdasarkan panggilan RUPSLB yang tertulis di Bursa Efek Indonesia, salah satu mata acara RUPSLB adalah pergantian direksi dan komisaris.

"Perubahan susunan anggota direksi perseroan," tulis Manajemen Vale Indonesia.

Pergantian struktur direksi ini sejalan dengan penjelasan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada pekan lalu. Arifin mengatakan, salah satu langkah divestasi saham yang akan dilakukan Vale adalah melepas porsi 14 persen kepemilikan Vale Canada dan Sumitomo ke Pemerintah Indonesia.

Dengan pelepasan saham ini, maka pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas di Vale, sehingga mendapatkan porsi Komisaris Utama dan Direktur Utama di perusahaan nikel terbesar di Indonesia ini.

"Nanti ada board management, prinsipnya nanti dirut dan komut dari pemegang yang terbesar," ungkap Arifin.

Seperti diketahui Kontrak Karya (KK) Vale Indonesia akan berakhir pada 28 Desember 2025 mendatang. Vale harus mendivestasikan sahamnya hingga 51 persen ke Indonesia untuk bisa memperpanjang operasionalnya dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Seperti diketahui, selain kepemilikan saham RI lewat MIND ID sebesar 20 persen, Vale juga sudah melepas sahamnya ke publik melalui Bursa Efek Indonesia tahun 1990 lalu sebesar 20 persen. Dengan kata lain, total kepemilikan saham oleh Indonesia saat ini baru 40 persen.

Baca Juga


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler