Anies Ingin Aktikan Semua Jalur Rel Kereta di Pulau Jawa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan keinginannya untuk mengembangkan jalur kereta antarwilayah jika terpilih menjadi presiden 2024. Karena itu, Anies berharap bisa lebih mengaktifkan jalur kereta, khususnya di Pulau Jawa.

"Banyak sekali jalur-jalur rel yang perlu diaktifkan lagi dan kami malah melihat perlunya penambahan fleet agar rute-rute yang hari ini dilayaninya sedikit, kita perlu meningkatkan intensitasnya," ujar Anies dalam Rapat Kerja Nasional Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) secara daring di Jakarta, dikutip Kamis (7/12/2023).

Anies mengacu banyak negara yang mempunyai rute keberangkatan kereta antarkota setiap satu hingga dua jam. Eks gubernur DKI itu meyakini, intensitas kereta yang semakin banyak bisa memudahkan masyarakat menggunakan angkutan umum.

"Sehingga kita akan bisa memindahkan lebih banyak orang dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum berbasis kereta api, ini khusus di Jawa," ujar Anies.

Begitu juga untuk di luar Pulau Jawa, Anies ingin membangun jalur kereta antarkota dan meningkatkan intensitas perjalanan. Menurut dia, investasi yang dikeluarkan untuk membangun jalur kereta di luar Pulau Jawa bisa lebih kecil dibandingkan membangun jalan tol beserta pembebasan lahannya.

"Ini investasinya sebenarnya bisa lebih kecil daripada membangun jalan tol, memiliki safety yang lebih tinggi, kemudian efek polusinya juga lebih rendah dan akan bisa membangun perasaan kesetaraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan berbasis kendaraan pribadi," ujar Anies.

Ingin terapkan Jaklingko...

Anies Rasyid Baswedan ingin melakukan transformasi angkutan perkotaan di Indonesia menggunakan skema Jaklingko jika terpilih menjadi presiden. Anies mengatakan, saat memimpin DKI Jakarta periode 2017-2022, ia melakukan tranformasi besar-besaran untuk transportasi umum dengan konsep pengemudi digaji dan operator dibayar per kilometer.

Dengan konsep itu, sambung dia, angkutan umum di perkotaan harganya lebih terjangkau dan terintegrasi, bebas ngetem, tidak ada kebut-kebutan untuk kejar setoran. Pun sopir bisa lebih sejahtera.

"Konsepnya adalah serupa, yang sekarang ini di lapangan harganya cukup tinggi, tidak pasti bisa sampai Rp 10 ribu, sopir rebutan penumpang, kejar setoran, banyak ngetem, penumpang tidak hanya keluar biaya uang tetapi juga waktu, dan itu fenomena yang terjadi di Jakarta," ujar Anies dalam Rapat Kerja Nasional Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) secara daring, dikutip Kamis.

Saat itu, Anies menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak operator bekerja sama dengan BUMD sebagai offtaker yang membeli pelayanan dari operator kendaraan. Anies menyebut , jika selama ini penumpang langsung bertransaksi dengan operator, dan pemerintah sebagai regulator merangkap pengawas.

Maka melalui kerja sama itu, menurut Anies, operator bertransaksi dengan pemerintah dengan membeli jasa pelayanan, kemudian ditetapkan rute, berapa kilometer per hari. Dia meyakini dengan cara tersebut, operator maupun pengemudi mempunyai pendapatan yang stabil.

Paslnya, selama pengemudi menjalankan kilometernya dengan tepat, mereka menerima pendapatan dari pemerintah. "Sopirnya tenang, dan mereka tidak akan salip menyalip karena sudah punya rute masing-masing, juga nggak akan ada rute basah rute kering, karena walaupun penumpangnya sedikit mereka dibayar berbasis kilometer," ujar Anies.

Karena itu, dengan perubahan skema ini di Jakarta yang semula hanya 42 persen wilayah terkover angkutan umum kini menjadi lebih dari 92 persen. Menurut dia, skema Jaklingko juga berdampak pada penciptaan permintaan (demand) angkutan umum.

Dia meyakini, perubahan itu juga akan meningkatkan kualitas angkutan umum di perkotaan yakni transportasi murah, nyaman dan menjangkau seluruh wilayah.
"Konsep inilah yang ingin kami coba adaptasi ke berbagai kota kota di Indonesia yang mungkin mulai bergerak kesana," ucap Anies.

Ikuti Whatsapp Channel Republika