Senat AS Tolak Permintaan Anggaran Bantuan Darurat untuk Israel

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Senator Partai Republik telah menolak permintaan anggaran dari Gedung Putih sebesar 106 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan darurat untuk Ukraina dan Israel. Kelompok konservatif menolak keras pengecualian reformasi imigrasi yang mereka tuntut sebagai bagian dari paket bantuan tersebut.

Pemungutan suara pada Rabu (6/12/2023) menandai kekalahan signifikan bagi Presiden Joe Biden. Sebelumnya Biden telah memperingatkan Kongres bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan berhenti kendati mendapatkan kemenangan di Ukraina. Putin dapat menyerang negara anggota NATO.

Pemungutan suara berakhir dengan perolehan suara 49-51, dan tidak mencapai ambang batas 60 suara yang ditetapkan Senat. Paket tersebut akan mencakup anggaran sebesar 60 miliar dolar AS untuk membantu Ukraina menekan Rusia selama bulan-bulan musim dingin. Bantuan itu juga mencakup bantuan sekitar 10 miliar dolar AS untuk perang Israel di Gaza yang terkepung, dan beberapa bantuan lainnya untuk Taiwan.

Chuck Schumer, pemimpin Senat dari Partai Demokrat, telah berkomitmen untuk mengadakan pemungutan suara untuk menambahkan langkah-langkah keamanan perbatasan yang diminta oleh Partai Republik dalam upaya untuk mengamankan 60 suara yang diperlukan, untuk mengatasi rintangan prosedural pertama.

Namun kelompok minoritas Partai Republik secara massal menolak langkah tersebut. Hal ini merujuk pada kurangnya tindakan pemerintah terhadap sekitar 10.000 pengungsi yang menyeberang dari Meksiko setiap harinya.

"Semua orang sudah sangat jelas menyatakan bahwa kami berdiri teguh. Sekarang adalah saatnya," ujar Senator James Lankford, pemimpin negosiator Partai Republik mengenai masalah imigrasi dan perbatasan, kepada Fox Business menjelang pemungutan suara.

“Kami benar-benar di luar kendali di perbatasan selatan, dan inilah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Lankford menambahkan.

Biden telah memimpin koalisi global yang mendukung Kiev. Namun dukungan di kalangan Partai Republik di Kongres semakin berkurang, dan pemerintah telah memperingatkan bahwa mereka akan kehabisan uang untuk menambah bantuan ke Ukraina dalam beberapa minggu mendatang kecuali anggota parlemen mengambil tindakan.

Presiden Biden mendapat tekanan dari kelompok progresif untuk menolak tuntutan konservatif mengenai imigrasi, yang menurut mereka mirip dengan menutup perbatasan.Namun dalam pidatonya di televisi, Biden berjanji akan menerima kompromi yang signifikan.

"Ini tidak bisa ditunda. Terus terang, menurut saya sungguh menakjubkan bahwa kita telah sampai pada titik ini, di mana Partai Republik di Kongres bersedia memberi Putin hadiah terbesar yang bisa ia harapkan," kata Biden.

Biden berbicara setelah pertemuan puncak melalui video dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan para pemimpin negara-negara G7 untuk membahas upaya meningkatkan bantuan Barat untuk Kiev. Zelenskyy memperingatkan para pemimpin negara anggota Kelompok Tujuh (G7) bahwa Moskow memperkirakan persatuan Barat akan “runtuh” tahun depan. Presiden Ukraina itu juga mengatakan, Rusia telah meningkatkan tekanan di garis depan perang.

Namun prospek buruk dari paket bantuan tersebut sudah berlangsung sejak adanya pengarahan rahasia di Ukraina kepada para senator yang menyebabkan beberapa anggota Partai Republik keluar dari Ukraina. Mereka marah karena tidak ada pembicaraan mengenai keamanan perbatasan.

Zelenskyy awalnya akan berpidato di pertemuan itu melalui tautan video, namun dibatalkan pada menit-menit terakhir. Ketua House of Representative AS, Mike Johnson dari Partai Republik menolak bantuan tambahan ke Kiev. Dia tidak setuju mengirim bantuan uang lagi ke Kiev tanpa perubahan transformatif pada kebijakan perbatasan.

Johnson juga telah menyatakan bahwa setiap bantuan keuangan kepada Israel harus diimbangi dengan pemotongan belanja. Namun kebijakan ini ditentang oleh Partai Demokrat, Gedung Putih, dan sebagian besar anggota Senat dari Partai Republik.

Joe Manchin dari Partai Demokrat yang berhaluan tengah menyuarakan dukungannya terhadap paket keamanan tersebut. “Di negara terbesar di muka bumi ini, kita tidak harus memilih antara melindungi tanah air kita atau membela sekutu kita,” katanya.

Pada Rabu (6/12/2023) Departemen Luar Negeri secara terpisah mengumumkan bantuan sementara senilai 175 juta dolar AS untuk Ukraina. Bantuan itu termasuk roket, peluru, rudal dan amunisi HIMARS.

Ukraina melakukan serangan balasan besar-besaran tahun ini, namun tidak dapat menembus garis pertahanan Rusia. Rusia kini kembali melancarkan serangan di timur Ukraina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika