Ganjar Mengaku Sering Berdiskusi dengan Jokowi Bahas IKN

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASER UTARA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menunjukkan komitmennya dalam keberlanjutan pembangunan ibu kota Nusantara (IKN). Menurut Ganjar, IKN merupakan simbol baru peradaban Indonesia pada masa depan.

"IKN ini adalah cerita masa depan Indonesia, cerita modernitas, cerita kemajuan peradaban, cerita partisipasi, cerita ekonomi hijau, industri kreatif, industri digital dan masa depan anak-anak," ujar Ganjar di Menara Pandang IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

"Maka ini transformasi diwujudkan dalam satu area dan mudah-mudahan ini memberikan semangat bagi kita semuanya. Bahwa kita bisa melakukan lompatan, itu prinsip visi yang musti kita dorong bersama untuk menyukseskan IKN ini," kata Ganjar melanjutkan.

Pemindahan ibu kota negara sudah diwacanakan sejak era pemerintahan Presiden Sukarno dari Jakarta ke Palangkaraya. Pada era Presiden Soeharto, muncul ide memindahkan ibu kota ke Jonggol, Kabupaten Bogor. Kini, ide itu baru terealisasi pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ganjar mengaku, sering berdiskusi dengan Jokowi dan sosok-sosok lain yang memiliki komitmen dalam pembangunan IKN. Jika terpilih menjadi presiden RI pada 2024, ia menjamin akan menuntaskan pembangunan IKN pada masa periode kepemimpinannya.

"Saya sering diskusi setelah penetapan, saya juga diskusi dan soal IKN beliau (Jokowi) punya konsen yang luar biasa. Maka saya tampak bermaksud mengklaim, saya mungkin cukup paham apa yang disampaikan oleh beliau untuk kita tuntaskan," ujar Ganjar.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN), terdapat lima tahapan pembangunan yang dirancang, mulai dari 2022 sampai dengan 2045. Tahap pertama yang tengah berlangsung pada 2022-2024 dibagi dalam tiga alur kerja besar, yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.

Selain itu, perumahan dalam bentuk rumah tapak maupun unit apartemen untuk ASN, TNI, Polri dan BIN juga akan dibangun di tahap satu. Selanjutnya, berlangsung pada 2024-2029, pembangunan infrastruktur utama, yang ditargetkan telah siap dihubungkan ke kawasan baru.

Tahap ketiga pada 2030-2034, di mana sejumlah infrastruktur ditargetkan telah rampung seperti angkutan umum massal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan instalasi pengolahan air minum (IPAM). Tahap keempat, pada 2035-2039 dengan dimulainya perkembangan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Terakhir pada 2040-2045, yang diharapkan pengembangan IKN telah mencapai pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang stabil. "Tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik. Agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana," ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu.

IKN selesai lima tahun?..

Ganjar Pranowo mengaku akan melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara jika mendapatkan mandapt pada 2024. Karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Menurut dia, pembangunan berkelanjutkan bukan merupakan sesuatu yang instan dan mengalami banyak tahapan. Dia pun meminta masyarakat sabar, karena IKN membutuhkan kerja sama semua pihak dalam pembangunannya.

"Satu, sabar. Maka saya tanyakan tadi siapa yang percaya bahwa IKN ini akan selesai lima tahun, nggak ada. Siapa yang percaya 10 tahun, nggak ada. Siapa yang percaya bahwa IKN ini kira-kita akan selesai dalam 30 tahun, baru angkat tangan semua," ujar Ganjar usai silaturahim kebangsaan di Aula Gereja Katedral Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (6/12/2023) malam WIT.

Pelibatan masyarakat sekitar juga dapat tercapai dengan adanya kesiapan sumber daya manusia (SDM). Jika sudah, ia memastikan warga lokal dapat berpengaruh dalam pembangunan dan pelaksanaan IKN.

"Itu artinya kembali lagi pada kesiapan SDM untuk bisa terlibat, skill, yang kemudian bisa menjangkau keahlian-keahlian yang dibutuhkan di sana," ujar Ganjar.

Badan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) menegaskan, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan dilakukan berdasarkan amanat undang-undang yang telah disahkan. Oleh karena itu, proses pembangunan dan pencarian investor akan diteruskan sesuai dengan amanat perundang-undangan.

"Iya (pembangunan) IKN itu kan undang-undang dan konstitusi,” kata Deputi Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN Agung Wicaksono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika