Pengungsi Rohingya Ditampung Sementara dan Penolakan Warga Aceh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah akan menampung para pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh untuk sementara waktu. Selain itu, pemerintah juga masih akan membahas upaya penanganannya bersama organisasi-organisasi internasional.

"Saya sampaikan sementara kita tampung. Sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain," kata Jokowi di Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara, Senin (11/12/2023).

Menurut dia, koordinasi dengan organisasi internasional akan terus dilakukan pemerintah RI. Hal itu mengingat adanya penolakan pengungsi Rohingya dari masyarakat setempat, yaitu Aceh. "Karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya," kata Jokowi.

Sebelumnya Jokowi telah mendapatkan laporan mengenai semakin banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Aceh. Karena itu, untuk sementara, pemerintah akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi.

Kendati demikian, Jokowi menegaskan, pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. "Dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Pemerintah Indonesia, lanjut dia, juga akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah para pengungsi yang diduga korban perdagangan orang tersebut. "Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO," kata Jokowi.

Atas pertimbangan kemanusiaan...

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengingatkan, pemerintah RI menerima kehadiran pengungsi Rohingya hanya atas pertimbangan kemanusiaan. Apabila hal itu kemudian disalahgunakan oleh pihak tertentu, sambung dia, pemerintah tidak tertutup kemungkinan akan bertindak keras untuk menolaknya.

"Tetapi kalau pertimbangan kemanusiaan itu kemudian telah disalahgunakan, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan cara yang tidak bertanggung jawab, ya kita akan bisa bertindak keras untuk menolak itu," ucap Muhadjir saat ditemui di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Muhadjir menegaskan, pemerintah Indonesia tidak memiliki ikatan apa pun dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Sebab itu, kata dia, upaya mengembalikan para pengungsi yang ada di Indonesia agar berada di bawah tanggung jawab lembaga internasional yang membidanginya itu perlu dilakukan.

Muhadjir mengaku, hanya akan menangani persoalan pengungsi Rohingya dari sisi kemanusiaannya. "Dan kita juga harus segera mengembalikan mereka yang sekarang berada di Indonesia agar berada di bawah tanggung jawab lembaga internasional yang memang membidangi itu," kata ketua PP Muhammadiyah tersebut.

Muhadjir turut buka suara terkait penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh terhadap para pengungsi Rohingya. Menurut dia, publik harus memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat Aceh, yang merasa kedatangan para pengungsi itu bertubi-tubi dan membuat mereka lama kelamaan tidak nyaman.

"Dan sudah diketahui ternyata itu adalah bagian dari perdagangan orang. Kita kan sudah ada perpres untuk TPPO-nya. Jadi untuk penanggulangan perdagangan orang dan pelakunya juga sudah ada yang ditangkap, nanti akan saya kira kita akan bertindak tegas dalam kaitannya dengan pengungsi Rohingya ini," jelas Muhadjir.

Sebelumnya, gelombang kedatangan pengungsi Rohingya masih terus terjadi di Aceh. Pada Ahad (10/12/2023), sekitar 315 orang pengungsi Rohingya kembali mendarat di Aceh yakni di wilayah pesisir Blang Raya Kabupaten Pidie, dan pantai Blang Ulam Kabupaten Aceh Besar.

"Iya ada dua kapal Rohingya, satu di daerah Blang Raya, satu lagi di kawasan pantai Blang Ulam Aceh Besar," kata Panglima Laot Aceh Miftach Tjut Adek, di Banda Aceh, Ahad. Miftach menyampaikan para imigran Rohingya di Pidie mendarat sekitar pukul 03.30 WIB dan di Aceh Besar sekira pukul 05.30 WIB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika