Ganjar Singgung Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa di Debat Capres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menghadiri debat pertama paslon peserta Pilpres 2024 di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12/2023). Dalam paparan visi-misinya, Ganjar menyinggung kesenjangan antara wilayah pulau Jawa dan di luar Jawa. 

Ganjar menemukan adanya generasi muda yang kesulitan mendapat pekerjaan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ganjar menduga hal ini terkait kesenjangan fasilitas antara Jawa dan luar Jawa. 

"Di NTT saya ketemu masyarakat, 'Pak Ganjar, kami anak muda, kenapa nggak dapat akses pekerjaan? Kami sulit akses internet. Tidak sama dengan di Jawa," kata Ganjar dalam paparannya. 

Atas masalah ini, Ganjar menjanjikan akses internet gratis bagi pelajar. Tujuannya menyamakan akses pelajar di Jawa dan luar Jawa. 

"Makanya internet gratis buat siswa penting agar mereka sama dengan yang di Jawa," lanjut Ganjar. 

Selanjutnya, Ganjar menemukan "pejuang kesetaraan" di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hanya saja, Ganjar tak menyebut identitas orang itu. Tapi Ganjar menegaskan pejuang itu membuatnya sadar pentingnya kesetaraan. 

"Di NTB, saya ketemu orang berjuang keras agar bisa setara. Pemerintah harus berikan itu," ujar Ganjar. 

Ganjar juga meyakini kesetaraan itu dapat terwujud dengan pemerintahan yang bersih. Hal ini dapat diwujudkan ketika korupsi diberantas dengan serius. 

"Kalau government terjadi, masyarakat Dayak, suku yang ada libatkan dong agar dapat akses sama. Semua bisa jalan kalau pemerintah bersih, sikat korupsi tidak dengan kata-kata tapi keseriusan. Pak Mahfud jadi Menko eksekusi itu dengan baik," ucap Ganjar. 

Diketahui, debat perdana merupakan ajang adu gagasan antar capres. Cawapres hanya menjadi pendamping. Cawapres boleh memberikan masukan kepada capres, tapi tak boleh ikut berbicara.

Debat kali ini mengusung tema Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik, Penguatan Demokrasi, serta Penanganan Disinformasi dan Kerukunan Warga.

Sebelumnya, KPU telah menginformasikan bahwa 11 panelis debat yang ditunjuk telah dikarantina sejak 10 Desember 2023. Mereka juga menandatangani pakta integritas untuk tidak membocorkan pertanyaan kepada siapa pun, termasuk kepada KPU. 

KPU menjamin tidak akan ada kebocoran pertanyaan karena semua soal yang disusun oleh panelis akan disegel di dalam amplop dan hanya akan dibuka oleh moderator pada sesi debat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika