BMKG Kalbar Luncurkan Aplikasi Peta Potensi Rawan Banjir

Aplikasi ini untuk mempercepat informasi peringatan dini banjir.

ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
Awan gelap dan cuaca mendung di Pontianak, Kalimantan Barat. BMKG Kalbar meluncurkan aplikasi peta potensi rawan banjir.
Red: Qommarria Rostanti

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Barat meluncurkan inovasi baru, yaitu aplikasi peta potensi rawan banjir untuk mempercepat informasi peringatan dini banjir, khususnya bagi para petani. Aplikasi tersebut sudah dapat diakses melalui web BMKG Kalbar.

Baca Juga


Kepala Stasiun Klimatologi Kalbar Luhur Tri Uji Prayitno mengatakan untuk saat ini aplikasi tersebut masih berbentuk web, namun ke depannya diupayakan agar dapat berbasis Android, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. "Selama ini BMKG sudah memberikan informasi peringatan dini banjir di seluruh Indonesia, namun hal tersebut belum terlalu efektif," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berupaya mengembangkan lagi proses pemberian informasi kepada masyarakat terhadap peringatan dini banjir yang tidak hanya di pemukiman penduduk dan perkebunan, tetapi juga di daerah persawahan. "Kami juga akan mengajukan perizinan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) agar dapat mengakses data vegetasi dari tanaman di persawahan yang akan digabungkan dengan data rawan banjir dari BMKG," kata dia.

Ia mengungkapkan selama ini para petani masih belum terlalu peduli dengan informasi rawan banjir, karena belum sadar akan dampak buruk yang ditimbulkan pada tanaman mereka di persawahan. "Maka dari itu, BMKG mengembangkan informasi yang lebih spesifik untuk para petani lewat aplikasi tersebut," katanya.

Ia berharap dengan adanya aplikasi peta potensi rawan banjir ini akan membantu proses percepatan informasi untuk para petani agar lebih siaga serta tidak terjadi kerugian ekonomis karena banjir. "Informasi-informasi yang sudah kami kumpulkan dari petani serta dinas pertanian tersebut, diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah setempat untuk diinformasikan lebih lanjut kepada masyarakat," kata Luhur.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler