Roasting Ganjar, Alam: Kalau Suaranya Kenceng, tapi Hasil Pemilunya tidak, Buat Apa?
Ganjar mengaku kritik sebagai bagian tak terlepaskan dari pejabat negara.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammad Zinedine Alam Ganjar, anak dari calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendapatkan kesempatan untuk me-roasting atau mengolok ayahnya. Salah satu materinya adalah Ganjar-Mahfud yang pakaiannya kerap tak kompak.
Dalam beberapa kesempatan, Ganjar memang kerap mengenakan kemeja berwarna hitam. Sedangkan Mahfud justru memakai kemeja berwarna putih.
"Yang satu hitam, yang satu putih, nah mungkin aja kan mumpung besok debat ya, debat cawapres nah itu mungkin nanti malam bisa sleepcall dulu sama Prof Mahfud," olok Alam kepada Ganjar dalam Teman Cerita Festival, di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (21/12/2023).
"Sleepcall 'Eh Prof besok pakai baju apa? biar kita couple-an'. Biar minimal kelihatan bareng gitu," sambungnya.
Di samping itu, ia juga me-roasting Ganjar yang suaranya kerap tiba-tiba meninggi saat berorasi atau menjadi pembicara. Jelasnya, suara tersebut sering membuat massa dan peserta yang hadir kaget.
"Naikkin volume suara itu kadang-kadang bikin kaget sih, harusnya yang mengetkan bukan hanya volume suara, tapi ya sepak terjang dan hasil survei," ujar Alam.
"Karena kalau suaranya kenceng, tapi hasil pemilunya nggak kenceng ya buat apa juga," sambungnya disambut tawa dari peserta yang hadir di festival tersebut.
Usai acara, Ganjar mengatakan bahwa kritik menjadi bagian yang tak terlepaskan dari pejabat negara. Tidak ada pejabat yang lolos dari kritik, karena hal itu sebenarnya merupakan bentuk aspirasi masyarakat atas berbagai kebijakannya.
"Tentu harus dievaluasi, karena pejabat seharusnya jangan baper kalau dikritik," ujar Ganjar.
Ia sendiri mengaku prihatin atas kasus beberapa aktivis dan komika yang mendapat serangan dan intimidasi karena mengkritik kebijakan atau kelompok tertentu. Bahkan sempat diperiksa kepolisian karena dianggap mengkritik pemerintah.
Kepolisian beralasan, pemeriksaan terhadap aktivis dan komika karena dianggap melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Pasal yang mengatur tentang kritikan dalam UU ITE harus dievaluasi, apalagi jika hal itu menyangkut kritikan terhadap pejabat," ujar Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika