Kemendag Dorong Subsidi Ongkos Angkut Selama Nataru
Langkah ini dilakukan guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan pemerintah daerah untuk mendorong dilakukannya subsidi ongkos angkutan selama periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, langkah ini dilakukan guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.
"Subsidi ongkos angkut, khususnya dilakukan pada komoditas bawang merah dan cabai yang saat ini panennya masih sporadis di sentra tertentu," ujar Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (26/12/2023).
Zulkifli menyampaikan, komoditas cabai saat ini mengalami tren penurunan harga di berbagai pasar eceran seiring panen yang mulai berlangsung di sentra produksi.
Kemendag juga memastikan kelancaran distribusi selama arus pergerakan lalu lintas Natal dan tahun baru dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian RI guna memastikan kelancaran distribusi harga barang bahan pokok (bapok).
Khusus komoditas yang pemenuhannya berasal dari impor, Kemendag memastikan manajemen importasi yang tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan koordinasi yang dilakukan antar kementerian dan lembaga terkait.
Zulkifli mengatakan, Kemendag mengintensifkan distribusi melalui program Gerai Maritim untuk wilayah Indonesia Timur, serta melakukan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dengan melibatkan Satuan Tugas Pangan pangan untuk mencegah upaya spekulasi/penimbunan oleh oknum pelaku usaha menjelang dan selama Natal dan tahun baru.
"Kata kuncinya adalah kerja sama dan kolaborasi. Dengan bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait, Pemerintah jamin harga dan pasokan bapok terkendali sehingga masyarakat dapat tersenyum," katanya.
Dari sisi kestabilan harga dan stok pangan, Kemendag mengintensifkan pemantauan ketersediaan pasokan dan perkembangan harga barang kebutuhan pokok pada 679 pasar di 503 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Kemudian, mendorong produsen minyak goreng memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dengan proporsi Minyakita sebesar 40 persen.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan kecukupan dan stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri pada periode Natal 2023 dan tahun baru 2024.
Kemendag juga bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog mengakselerasi pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Gerakan Pangan Murah di berbagai wilayah di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika