ESDM Dorong Perbaikan Standar Keamanan Smelter Asal China
Dinilai perlu adanya perbaikan tata kelola dan aspek kemanan serta keselamatan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya memperbaiki tingkat keselamatan pengolahan sumber daya alam di tengah upaya hilirisasi. Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif menilai, dengan adanya kejadian berulang kebakaran di sejumlah smelter maka perlu adanya perbaikan tata kelola dan aspek kemanan serta keselamatan.
"Ini di keindustrian. Ini di industri bukan di tambang, bukan di Kementerian ESDM," kata Irwandy di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/12/2023).
Irwandy menjelaskan, Kementerian ESDM turut menerjunkan pengawas di lapangan guna menjaga koordinasi dengan pemangku kepentingan lain. ESDM juga membantu koordinasi karena saat ini berada di bawah Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Menurutnya, perusahaan asal China lebih gesit membangun smelter ketimbang perusahaan dari negara lain. “Hanya saja ada kelemahan smelter China misalnya soal keamanan yang kejadian kemarin ini,” ungkap Irwandy.
Irwandy mengemukakan, kelemahan ini tidak hanya pada teknologinya saja tetapi juga dalam implementasinya. Dia memberikan gambaran proses pembangunan smelter tidaklah mudah.
"Seperti komponen bata yang dipakai, itu di Indonesia tidak diproduksi. Jadi memang bikin smelter ini tidak mudah dan butuh ketelitian," kata Irwandy.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas atas insiden ledakan di pabrik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang beroperasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.
“Saya ingin mengingatkan bahwa negara kita memiliki regulasi yang jelas dan tegas. Siapa pun yang melanggar akan dihadapkan pada hukum yang berlaku. Ini bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi semua K/L terkait harus bekerja sama dalam upaya penegakan ini,” ujar Luhut, Jumat (29/12/2023).
Luhut mengatakan dalam dua pekan ke depan, pihaknya meminta kepolisian untuk menyelesaikan investigasi kasus dan meminta Polri untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang teridentifikasi.
“Saya minta Polri bertindak cepat dan tegas apabila ada bukti pelanggaran oleh perusahaan. Kejadian serupa di GNI tahun lalu sudah menjadi pelajaran bahwa kita serius dalam menegakkan hukum demi keselamatan pekerja. Pokoknya kita tidak mau main-main dengan keselamatan manusia,” kata Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika