Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu Biayai Pembangunan IKN Rp 400 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia mampu menyediakan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang biaya totalnya sekitar Rp 400 triliun. Prabowo diketahui memang berkomitmen melanjutkan megaproyek rintisan Presiden Jokowi itu apabila terpilih sebagai presiden RI 2024-2029.

Prabowo menjelaskan, anggaran yang dibutuhkan memang terdengar besar. Tapi sebenarnya dana Rp 400 triliun atau sekitar 30 miliar dolar AS itu tidak dikeluarkan dalam satu tahun. Apabila pembangunan IKN dilakukan dalam kurun waktu 15 tahun, maka dana yang diperlukan per tahun sekitar 1,5 miliar dolar atau sekitar Rp 23,23 triliun.

Adapun saat ini, kata Prabowo, pemerintah menganggarkan dana mendekati Rp 300 triliun per tahun untuk pembangunan berbagai infrastruktur. Pembiayaan IKN termasuk di dalamnya.

"Apakah IKN bukan infrastruktur? Jadi, we can manage it. Kita jangan termakan suatu brainwashing bahwa Indonesia negara miskin, indonesia negara tidak mampu," kata Prabowo dalam acara diskusi PWI di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Lebih lanjut, Menteri Pertahanan itu meminta rakyat jangan menganggap semua pemimpin Indonesia korup dan tidak mampu bekerja. Menurutnya, pandangan semacam itu adalah perasaan rendah diri atau inferiority complex yang dicekoki oleh Belanda dan negara-negara Barat kepada rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo untuk merespons pertanyaan soal cara membiayai IKN serta program makan siang dan susu gratis pada saat bersamaan apabila dirinya menjadi presiden. Sebab, kedua program tersebut sama-sama butuh biaya sekitar Rp 400 triliun.

Prabowo juga yakin pemerintahannya kelak bisa menyediakan dana untuk program makan siang dan susu gratis senilai Rp 440 triliun itu. Pasalnya, kata dia, anggaran bantuan sosial (bansos) saja saat ini mendekati angka Rp 500 triliun per tahun. Adapun Anggaran pendidikan per tahun mencapai Rp 600 triliun.

"Jadi yang saya tanya adalah kalau kita kasih makan ke anak-anak kita, ini boleh tergolong bantuan sosial atau tidak. Yang kedua, ini boleh tergolong pendidikan atau tidak kasih makan di sekolah," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Prabowo menambahkan, pembiayaan program itu juga bisa berasal dari peningkatan penerimaan pajak. Dia menargetkan tax ratio Indonesia naik dari 12 persen menjadi 18 persen per tahun seperti negara Vietnam dan Thailand. Peningkatan sebesar enam persen itu setara dengan 90 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.394 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika