Menteri ESDM Sebut Perdagangan Karbon Upaya Pemerintah Kurangi Emisi
Penerapan pajak karbon belum dimulai saat ini.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan mekanisme perdagangan karbon merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi emisi.
"Mekanisme carbon pricing sudah ada, dasarnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Pemerintah telah mencanangkan target pengurangan gas rumah kaca (GRK) menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan negara lain sesuai penetapan Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) pada 2030.
Arifin mengatakan bahwa jual beli karbon tersebut terkait dengan perdagangan emisi dan offset emisi.
Offset emisi sesuai dengan Perpres Nomor 98/2021 merupakan frase lain dari pengimbangan emisi GRK, yaitu pengurangan emisi GRK yang dilakukan oleh badan usaha dan/atau kegiatan untuk mengompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.
Meski demikian, untuk saat ini, Arifin menyebutkan penerapan perdagangan tersebut hanya tinggal menunggu waktu untuk segera dimulai.
"Penerapan pajak karbon belum kita mulai saat ini, tapi kita sudah menyiapkan mekanisme mengenai karbon offset. Kalau ini sudah terpetakan, ya tinggal bagaimana nanti, kita menerapkannya pajak karbon ini, kapan bisa mulai diberlakukan," imbuhnya.
Kementerian ESDM juga telah meluncurkan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik pada 22 Februari 2023.
Pada fase pertama tersebut, terdapat 99 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang menjadi peserta perdagangan karbon dengan total kapasitas 33,5 GW.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah meluncurkan bursa karbon pada 26 September 2023. Terdapat dua proyek yang teregistrasi dalam bursa karbon, yaitu proyek PT Pertamina Geothermal Energy untuk Lahendong Geothermal Project Unit 5 dan 6 di Sulawesi Utara dengan volume sebesar 1,74 juta ton emisi CO2.
"Kemudian, ada PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang dengan volume 900 ribu ton emisi CO2," jelas Menteri ESDM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika