Janji-janji Ketiga Paslon Pilpres 2024 Masih Belum Sentuh Masalah Utama Pendidikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melihat program-program yang dijanjikan oleh para pasangan calon presiden dan wakil presiden masih bersifat populis. Padahal, persoalan utama seperti sertifikasi guru masih belum tuntas. Di mana, nyaris setengah dari jumlah guru di Indonesia masih belum tersertifikasi sebagaimana perintah Undang-undang Guru dan Dosen. 

“Kalau kami lihat, program-program yang ditawarkan oleh para capres itu justru masih populis ya,” ucap Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim kepada Republika, Rabu (17/1/2024). 

Dia menyoroti janji-janji yang diutarakan oleh masing-masing pasangan capres-cawapres. Di mana, pasangan 01 menjanjikan sekolah gratis, yang belum terurai dengan baik maksud dari program tersebut. Menurut Satriwan, jika sekolah gratis itu dari jenjang SD hingga SMA dan berlaku untuk seluruh sekolah, termasuk swasta, maka akan membuat nasib sekolah swasta nelangsa. 

“Karena sekolah swasta itu keberlangsungan pendidikan di sekolah swasta kan didasarkan kepada pembiayaan dari masyarakat, yaitu dari orang tua murid plus dari negara berupa BOS. Nah jadi kami justru mempertanyakan sekolah gratis itu,” kata dia. 

Kemudian dia menyoroti anggaran yang akan digunakan oleh pasangan nomor urut 02 untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis. Di mana, Satriwan menyayangkan rencana penggunaan anggaran dana pendidikan untuk program tersebut. Sebagaimana diketahui, berdasar UU Dasar 1945, pemerintah wajib menganggarkan 20 persen APBN untuk anggaran pendidikan. 

“Nah ini justru akan menghilangkankesempatan-kesempatan terkait dengan fungsi-fungsi pendidikan yang lain jika Rp 400 triliun itu justru dipakai untuk program makan siang kemudian susu gratis,” tutur dia. 

Sementara untuk janji-janji yang diutarakan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 03, yakni akan memberikan gaji guru sebesar Rp 20-30 juta per bulan, Satriwan sebut tidak masuk akal. Sebab, jika dijumlahkan dengan total guru sebanyak 3,3 juta orang, anggaran APBN akan terkuras hingga lebih dari Rp 1.000 triliun. 

“Jadi kalau menggaji guru Rp 20-30 juta per bulan, dikali 12 bulan itu sudah menguras APBN kita lebih dari Rp 1.000 triliun. Nah tentu ini tidak masuk di akal ya gitu, tidak realistis,” terang Satriwan. 

lihat halaman berikutnya >>>

Janji-janji atas program tersebut dia lihat masih sangat populis ketimbang menyelesaikan persoalan yang ada, yang mana lebih substansial dan fundamental. Dia menyebutkan dua persoalan terkini, yakni mengenai skor literasi, numerasi, dan sains yang tidak kunjung menunjukkan perbaikan dan sertifikasi guru. 

“Sebanyak 1,6 juta guru itu belum disertifikasi. Kenapa? Karena pemerintah gagal dalam memenuhi perintah UU Guru dan Dosen. Mestinya sampai tahun 2015 semua guru Indonesia itu harus disertifikasi. Sertifikat pendidik itu adalah salah satu syarat wajib yang menandakan seorang guru itu kompeten atau profesional,” terang dia. 

Satriwan menjelaskan, sertifikasi guru semestinya dijadikan program prioritas karena guru yang belum tersertifikasi menandakan secara regulasi guru tersebut belum memenuhi kualifikasi sebagai guru profesional. Padahal, hal itu sudah diamanatkan di dalam UU Guru dan Dosen. Menurut dia, dari 3,3 juta guru di Indonesia, baru sekitar 1,7 juta guru yang sudah tersertifikasi. 

“Daripada digunakan untuk program makan siang dan susu (gratis), atau janji yang fantastis ya menggaji guru Rp 30 juta, kemudian ingin sekolah gratis sampai SMA gitu ya, lebih baik diprioritaskan untuk kepentingan kompetensi guru, karena ini perintah UU,” jelas Satriwan. 

Memasuki pertengahan Januari 2024, hari pemungutan suara pada 14 Februari kian dekat. Masih ada sejumlah debat Pilpres 2024 yang akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang hari pencoblosan. Debat Pilpres 2024 tentang pendidikan sendiri rencananya akan digelar terakhir, yakni pada Ahad 4 Februari 2024. 

Debat Pilpres 2024 kelima itu akan menjadi gelaran debat terakhir atau yang ketiga bagi para capres. Selain soal pendidikan, debat di antara ketiganya akan membahas isu terkait pendidikan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika